Monday, January 21, 2019

Zulkieflimansyah Minta Fasilitator Bergerak Cepat Rekonstruksi Pasca Gempa NTB

Zulkieflimansyah Minta Fasilitator Bergerak Cepat Rekonstruksi Pasca Gempa NTB


Zulkieflimansyah Minta Fasilitator Bergerak Cepat Rekonstruksi Pasca Gempa NTB

Posted: 20 Jan 2019 09:52 AM PST

Zulkieflimansyah Minta Fasilitator Bergerak Cepat Rekonstruksi Pasca Gempa NTB
MATARAM, LELEMUKU.COM - Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc, meminta kepada para fasilitator terpadu agar bergerak lebih cepat dan menyederhanakan berbagai  proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, khusunya dalam mewujudkan hunian bagi masyarakat korban gempa, usai melaksanakan Upacara Pembukaan Operasi Teritorial TNI dan Pemberangkatan Fasilitator Terpadu di Wilayah NTB, di Lapangan Gunung Sari Selasa (15/1).

"Melalui Operasi Teritorial Kita Tingkatkan Proses Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, tolong  jangan bikin ribet, tapi tidak melanggar aturan, kalo ada kekurangan nanti kita perbaiki bersama, " tegas Gubernur mengawali komentarnya.

Gubernur menambahkan dengan meningkatnya jumlah fasilitator penanganan korban gempa ini, akan lebih mempermudah masyarakat memiliki hunian yang layak sehingga tidak lagi terkendala pencairan dana, bentuk rumah dan proses administrasi lainnya.

"Kita sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk menyediakan lebih banyak alternatif, mudah-mudahan dengan banyak pilihan dan fasilitator, akan lebih mudah terlaksananya berbagai program rehab rekon, "tutup Gubernur.

Sementara itu, Komandan Korem162/WB Kolonel C.Z.I. Ahmad Rizal Ramdani menjelaskan, para fasilisator  terdiri dari TNI, POLRI dan masyarakat, dengan total 1700 orang se - NTB, yang akan membantu pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

"Fasilitator yang dibentuk ini terdiri dari Babinsa dan Babinkamtibmas, yang ditambahkan dengan masyarakat sipil yang telah ditunjuk untuk bertugas di masing-masing desa. Diharapkan dengan adanya fasilitator ini, Insya Allah pencairan bisa lebih cepat sehingga target 1000 rumah dalam bulan ini bisa terlaksana, " jelasnya.

Pada kesempatan itu, diserahkan pula alat kerja pertukangan secara simbolis oleh Gubernur kepada peserta fasilisator terpadu. (HumasNTB)

Dorkas Waroy Buktikan Papua Cairkan Panas Debat Pilpres

Posted: 20 Jan 2019 08:56 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM ¬ Penyanyi berdarah asli Kota Serui, Papua Dorkas Lea Waroy mengakui dirinya berhasil mencairkan suasana debat perdana Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 dengan membawakan lagu berjudul 'Rumah Kita'.

"Dorkas senang dan bangga, ini juga berarti Dorkas harus siap mental untuk perform yang terbaik dan buktikan bahwa kami Papua juga bisa," kata dia kepada Lelemuku.com pada Rabu (16/1).

Keyakinan penyanyi jebolan Bintang Radio dan Televisi se-Asean Tahun 2012 ini untuk mengharumkan nama Papua melalui momen akbar itu pun sangat berhasil, terlihat dari begitu banyak penonton yang memuji dengan mengatakan jika wanita berusia 32 tahun itu menjadi salah satu pendingin suasana dalam panasnya debat yang ditayangkan secara serentak pada Jumat malam (18/1) lalu.

"Sejuk seketika itu kata yang bisa saya ungkapkan setelah lantunan lagu Rumah Kita yang dibawakan oleh penyanyi paling luar biasa Dorkas Waroy, Sukses selalu, kami bangga terlebih Merauke bangga atas terpilihnya di Acara Debat Pertama Capres," ungkap salah satu penonton debat itu, Richy Kanagae pada beranda media sosial milik penyanyi kelahiran Kabupaten Merauke itu. (Laura Sobuber)

Amon Djobo Pastikan KPK Pantau Pembangunan Pasar di Alor

Posted: 20 Jan 2019 08:16 AM PST

Amon Djobo Pastikan KPK Pantau Pembangunan Pasar di AlorKALABAHI, LELEMUKU.COM – Pelaksanaan pembangunan Pasar Inpres Kadelang dan Pasar Lama Kalabahi, Kota Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), artinya pengawasan pembangunan 2 (Dua) unit pasar tersebut dari akan dilakukan oleh KPK hingga selesai pembangunan.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan penyelewengan keuangan negara atau KKN dalam pelaksanaan pembangunan 2 (Dua) unit pasar tersebut.

"Saya telah sampaikan kepada KPK, pihak KPK katakan mereka siap lakukan pengawasan, Saya akan sampaikan permohonan secara tertulis kepada KPK sehingga mereka dapat menugaskan tim untuk mengawasi proses pembangunan pasar tersebut agar tidak terjadi KKN sehingga menghambat pembangunan pasar seperti yang pernah terjadi pada pembangunan Pasar Lama Kalabahi beberapa tahun silam," ungkap Bupati Alor Drs. Amon Djobo dihadapan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Alor di ruang kerjanya, Rabu pagi ( Januari 2019).

Lebih lanjut Bupati Djobo tegaskan, anggaran belanja pegawai antara lain; biaya perjalanan dinas, honor dan belanja pegawai lainnya harus dipangkas saat asistensi penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Semua anggaran yang dipangkas dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan program fisik maupun non fisik untuk kepentingan masyarakat," ungkap dia.

Untuk pembangunan jalan, lanjut Bupati Djobo, yang menjadi prioritas utama pada tahun anggaran 2019 antara lain ; ruas jalan Kamaifui – Kalunan, ruas jalan Uska'an – Worgawat, Buraga – Wakapsir, Kokar – Batu Putih, Awalaha, lanjutan ruas jalan Orgen - Buraga, dan ruas jalan di kecamatan Pantar Barat Laut serta sejumlah ruas jalan lainnya.

"Program pembangunan fisik melalui sistem pelelangan harus segera diproses dokumennya sedangkan melalui penunjukan langsung (PL) akan dilakukan setelah pemilihan umum," kata dia.

Terkait informasi yang dilaporkan oleh pihak ketiga atau kontraktor bahwa ada pejabat eselon tiga lingkup Pemerintah Kabupaten Alor yang telah meminta sejumlah uang kepada mereka, Bupati Djobo tegaskan pejabat tersebut akan dinonjobkan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Alor periode 2019 – 2024 pada bulan Maret mendatang.

"Ingat kita walaupun miskin tapi punya harga diri dan martabat. Pejabat apa seperti itu, minta uang lagi pada kontraktor. Saya akan nonjobkan pejabat itu, jadi teman-teman ingat baik-baik kalau pelantikan pejabat struktural, saya tidak kasih jabatan ya jangan marah", ungkap Bupati Djobo. (HumasAlor)

Puskesmas Saumlaki Konsisten Layani Penderita Kusta di Tahun 2019

Posted: 20 Jan 2019 07:48 AM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Puskesmas Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku konsisten layani penderita penyakit kusta di 11 Desa dan 1 Kelurahan, se-Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).

Menurut Kepala Puskesmas Saumlaki, dr.Laura hingga Bulan Januari 2019 ini penderita penyakit kusta di wilayah kerjanya, yaitu Desa Lermatang, Latdalam, Olilit, Sifnana, Lauran, Kabiarat, Ilngei, Wowonda, Matakus, Bomaki dan Kelurahan Saumlaki mencapai 23 pasien, yang terdiri dari 3 pasien anak dan 20 pasien dewasa.

Ia mengungkapkan dari penemuan pihaknya penularan penyakit itu terbanyak disebabkan oleh kontak erat dan lama dengan penderita.

"Ke 23 pasien ini tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Tansel dan semuanya dalam pengobatan. Terbanyak biasanya kontak serumah," ungkap dia kepada Lelemuku.com pada Jumat (18/1).

Dr. Laura mengakui pada tahun 2019 ini puskesmasnya akan melaksanakan kegiatan Kemoprofilaksi atau tindakan pemberian obat untuk pencegahan penularan di dua desa yang berpotensi terjadi peningkatan kasus kusta, yaitu Desa Ilngei dan Latdalam.

"Tahun ini kami akan lakukan kemoprofilaksi tapi untuk bulannya belum dapat dipastikan karena kami masih mengupayakan obatnya," akunya.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa penyakit kusta yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium Leprae merupakan salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks dan meluas meliputi masalah sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketahanan nasional.

"Faktor yang menentukan terjadinya penyakit ini adalah sumber penularan, yaitu manusia yang terjangkit penyakit kusta dan tidak pada hewan. Cara penularannya sendiri terjadi apabila bakteri yang hidup keluar dari tubuh penderita dan masuk ke tubuh orang lain. Cara masuknya melalui saluran pernafasan bagian atas dan kontak kulit yang tidak utuh. Masa inkubasinya adalah dua hingga lima tahun dan bisa lebih," papar dia.

Selanjutnya, menurut dr Laura, dasar diagnosis kusta hanya dapat didasarkan pada penemuan tanda utama seperti lesi atau kelainan kulit yang mati rasa biasanya berbentuk bercak putih atau kemerah-merahan yang mati rasa dan penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf yang diakibatkan oleh peradangan kronis saraf tepi.

Ganguan dari fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris atau mati rasa, gangguan fungsi motoris atau kelemahan otot bahkan kelumpuhan serta ganguan fungsi otonom seperti kulit kering dan retak-retak.

"Untuk upaya pemutusan mata rantai penularan penyakit ini dapat dilakukan melalui pengobatan Multi Drug Therapy atau kombinasi beberapa antibiotik pada pasien dan vaksinasi BCG," tutup dia. (Laura Sobuber)