BOBONG, LELEMUKU.COM – Kunjungan safari natal Bupati Hi. Aliong Mus beserta jajaran SOPD, dalam menyapa warga kristiani di sejumlah Desa di tujuah kecamatan yang masih merayakan suasana Natal dan Tahun Baru 2019. Dalam kunjungan yang dijadawalkan sejak Selasa (1/1) dan berakhir Jumat (4/1) menyambangi satu persatu gereja yang berada di 7 kecamatan.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali, mengatakan bahwa safari natal merupakan agenda rutin Pemkab Pulau Taliabu. Hal tersebut menurutnya, dalam rangka menjalin silaturahmi dan membangun komunikasi dengan masyarakat serta menyampaikan informasi pembangunan maupun mendengarkan aspirasi masyarakat.

" Jadwal dan daftar rombongan sudah disusun oleh Bupati berdasarkan usulan tim. Komunikasi dengan pengurus gereja yang akan dikunjungi juga sudah dilaksanakan," terang Kabag Humas.

Safari Natal 2018 ini, lanjutnya, merupakan tahun Ketiga dilaksanakan Pemkab Pulau Taliabu. Saat mengunjungi umat, tim Safari Natal Pemkab Pulau Taliabu akan dipimpin oleh Bupati Pulau Taliabu, , Ketua DPRD dan sejumlah pimpinan OPD Pulau Taliabu."Bapak Bupati Pulau Taliabu juga akan memimpin safari natal ke gereja, Bupati Pulau Taliabu, lanjutnya, ingin sekali bersilaturahmi dengan umat kristiani dalam kegiatan safari natal 2018 ini" tambahnya.
Suasana Penjemputan Tim Safari Natal Pemkab Pulau Taliabu di Kecamatan Taliabu Timur Selatan

Abdul Kadir Nur Ali menambahkan kegiatan safari natal diisi dengan ibadah bersama, ceramah dari rohaniawan, penyerahan bantuan dan ramah tamah dengan umat setempat.

"Safari natal ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu lebih dekat dengan masyarakat. Membangun komunikasi dengan masyarakat. Biasanya setelah pelaksanaan ibadah, ada dialog dengan masyarakat," akunya.

"Spirit natal tahun 2018 ini bagi Pemkab Pulau Taliabu adalah upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang religius. Maka kami mengajak seluruh umat kristiani untuk memeriahkan dan mensukseskan kegiatan safari natal ini dengan baik. Terima kasih kepada tokoh agama dan pengurus gereja Kristen dan Katolik yang sudah membantu sehingga rencana safari natal ini bisa disusun dan mohon dukungannya supaya bisa dilaksanakan," tandasnya. (HumasPulauTaliabu)

BOBONG, LELEMUKU.COM - Pemkab Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) selenggarakan Upacara Peringatan Hari Amal Bakti ke-73 Kementerian Agama Republik Indonesia yang dilangsungkan di lapangan Kecamatan Taliabu Barat Laut, pada Kamis (3/1)

Pada upacara tersebut Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin sampaikan sambutannya yang dibacakan wakil Bupati Pulau Taliabu Ramli.

"Berdirinya Kementerian Agama adalah untuk menjaga dan memelihara, sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat kian naik peringkat. Agar tetap dan terus terjaga kerukunan hidup antarumat beragama yang kian rekat. Dan pada akhirnya agar kualitas kehidupan keagamaan segenap bangsa makin meningkat," Ungkapnya.

Kendati negara kita secara formal tidak berdasar agama tertentu, akan tetapi keterlibatan negara dan Pemerintah menyangkut kehidupan keagamaan merupakan hal nyata dan niscaya, sesuai konstitusi negara.

"Melalui peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kita diingatkan kembali arti pentingnya jaminan hak beragama dalam pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pembukaan dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," jelasnya.

Dalam negara kita berdasar Pancasila, bukan hanya jaminan untuk mengamalkan ajaran agama dilindungi negara, bahkan kebijakan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ajaran dan kaidah agama. Sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun ini, yaitu "Jaga Kebersamaan Umat", saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama, apalagi di tahun politik sekarang ini, mari senantiasa menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan, dan menempatkan diri di atas dan untuk semua kelompok dan golongan kepentingan.

Beliau menerangkan bahwa Pemerintah melalui peran dan fungsi Kementerian Agama hadir memberikan pelayanan keagamaan bagi semua umat beragama dengan berbagai fasilitas. Kementerian Agama menyelenggarakan pelayanan publik di bidang keagamaan dengan tiada henti melakukan inovasi.

"Memasuki Tahun 2019, enam sasaran strategis program Kementerian Agama telah digariskan, yakni: meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, meningkatnya akses layanan pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan, dan peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama. " ulas Wabup Ramli.

Saya berpesan, enam sasaran tersebut harus tercermin dalam program kerja pusat dan daerah. Di samping itu, pembinaan toleransi dan kerukunan antar-umat beragama, pengembangan moderasi beragama dan pembangunan akhlak bangsa perlu disuarakan lebih nyaring di ruang-ruang publik. Toleransi beragama dapat dimaknai sebagai sikap "menghormati dan menghargai atas perbedaan yang ada pada pihak lain". Sementara moderasi beragama adalah upaya mewujudkan pemahaman dan pengamalan agama yang moderat, yang terhindar dari bentuk pemahaman dan praktek keagamaan yang berlebih-lebihan dan ekstrem. Adapun pembangunan akhlak adalah aspek yang sangat fundamental sebagai pilar utama keadaban bangsa, agar kita semua tidak tercerabut dari fitrah kemanusiaan kita.

Menurutnya Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama membawa pesan kepada semua orang untuk mewujudkan supremasi nilai-nilai ke-Tuhan-an dan keagamaan sebagai ruh pembangunan dan kemajuan bangsa.

"Beberapa tahun terakhir Kementerian Agama telah meraih sejumlah capaian dalam Reformasi Birokrasi, seperti tercermin antara lain dari kenaikan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Juga indeks kepuasaan publik atas pelayanan keagamaan, seperti pelayanan haji dan pelayanan pencatatan nikah yang terus meningkat,," tambahnya.

Penghargaan dan terima kasih beliau sampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, serta kepada semua instansi terkait, atas dukungan dan kerjasama. Juga kepada jajaran Kementerian Agama pusat dan daerah atas sumbangsih dan kontribusinya selama ini dalam upaya membangun birokrasi modern, bersih dan professional melayani umat."Sebagai bagian dari institusi yang membawa nama "agama", seyogyanyalah perilaku kita sebagai pejabat dan aparatur mencerminkan kemuliaan agama, di mana antara kata dan perbuatan saling serasi, antara kesalehan personal dan kesalehan sosial saling melengkapi," ungkapnya. (HumasPulauTaliabu)

TERNATE, LELEMUKU.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Maluku Utara (Malut) membentuk Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI 2019, Kamis (3/1). Pembentukan lembaga ini sesuai arahan Ketua Umum PWI Puat Atal S. Depari.

Plt. Ketua PWI Provinsi Malut Halik Djokrora menyampaikan, PWI Pusat akan mereshuflle kepengurusan Mappilu, karena ketua Mappilu PWI Pusat Agus Sudibyo terpilih sebagai anggota Dewan Pers dari perwakilan masyarakat.

Kata Hallik, PWI Pusat memandang pentingnya potitioning PWI secara nasional dalam memberikan informasi yang akurat. "Ini semata untuk kepentingan publik," ujar Halik.

 "PWI punya jaringan di seluruh kabupaten/ Kota  yang akan menjadi pemantau pemilu yang obyektif," kata Halik.

Halik menjeaskan, Mappilu PWI adalah bagian dari masyarakat pers yang harus tetap kritis mengawasi dan mengembangkan pendidikan politik di masyarakat.

"Tujuan Mappilu untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, mengamati, dan mengumpulkan informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu, serta memantau proses pemungutan," jelasnya.

Unutk itu, PWI Maluku Utara menetapkan Ketua Mappilu Mahmud Daya dan Sekretaris Abdul Fatah.

"Selanjutnya akan dibentuk Mappilu PWI kabupaten/kota di Maluku Utara dan berkoordinasi dengan Bawaslu serta Kesbangpol provinsi maupun kabupaten/kota," tuturnya.(lintaskhatulistiwa)

BOBONG, LELEMUKU.COM – Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Sutomo Teapon yang juga mantan camat Taliabu Utara membantah informasi yang sempat beredar dimedia massa belum lama ini terkait banjir yang terjadi di desa Air Bulan, Kecamatan Taliabu Utara yang diduga adalah imbas dari ambruknya Bak penampung Perusahaan tambang di daerah tersebut.

Menurutnya, Banjir bandang yang sempat menyapu bersih jembatan air bulan serta sejumlah perkebunan dan hasil pertanian warga desa nunca maupun desa air bulan kecamatan Taliabu utara baru-baru ini tidak memiliki kaitan sama sekali dengan Perusahaan Tambang yang mengolah biji besi di daerah itu.

Sebab kata dia, letak air bulan dan wilayah operasi tambang sangat jauh.

"Itu karena besarnya curah hujan, maka luapan air sangat luas. Dan mengakibatkan patah jembatan," tangkis Sutomo.  (HumasPulauTaliabu)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua kembali menerima Plakat Adipura dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Penganugerahan Adipura berikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang didampingi menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, di Auditorium Dr. Soerdjarwo gedung Manggal Wanabakti, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jalan Jenderal Gatot Subroto, senayan Jakarta, senin 14 Januari 2019.

Rilis yang diterima dari Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kota Jayapura terpilih sebagai penerima adipura dalam kategori Kota Sedang penyedia sarana dan prasarana terbaik Adipura tahun 2018.

"Data yang kami terima, dari humas Kementerian, hari ini Wakil Walikota Jayapura, menerima Adipura kota sedang penyedia sarana dan prasarana terbaik Adipura 2018," jelas Kabag Humas Kota Jayapaura, Lukmas S.Sos.

Dalam daftar yang diterima humas kota Jayapura, Selain pemerintah Kota Jayapura, terdapat 119 daerah yang menerima penghargaan Adipura tahun 2018. Termasuk Kabupaten Biak Numfor menerima Adipura Kota Kecil.

Hingga kini,kota Jayapura telah menerima anugerah Adipura Kota sedang sebanyak 6 kali dari pemerintah RI.(HumasKotaJayapura)

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Penyanyi Jawara Bintang Radio dan Televisi se-Asean Tahun 2012 asal Papua, Dorkas Lea Waroy bersyukur sudah menampilkan yang terbaik lewat penampilannya membawakan dua lagu di debat pertama Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 pada Kamis (17/1).

"Terima kasih banyak untuk semua bapa, mama, kaka, ade, saudara-saudariku semua yang mendukung dan berdoa untuk dorkas hingga bisa tampil dengan baik tadi malam di debat pertama Capres Cawapres," ungkap dia melalui akun facebooknya pada Jumat (19/1).

Kemudian Wanita asal Kampung Menawi, Kota Kembang Serui, Papua ini juga mengatakan bahwa suara emas yang dimilikinya merupakan titipan dan anugerah dari Tuhan yang harusnya kembali menjadi pujian bagi sang pencipta.

"Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan karena semuanya berasal dari Dia, Tuhan Yesus berkati kita semua," kata alumni FKIP Biologi dari Universitas Cendrawasih Jayapura ini.

Pada kesempatan akbar tersebut, juara lomba 1  pada lomba Bintang Radio RRI tahun 2011 serta Radio dan Televisi Asean Tahun 2012 ini membawakan dua lagu, yaitu lagunya sendiri dengan judul 'Aku Rindu' dan lagu legendaris yang dipopulerkan oleh band rock Indonesia, Godbless dengan judul 'Rumah Kita'.

Suasana podium debat antara pasangan nomor 01, Joko Widodo - Maruf Amin dan pasangan nomor 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang awalnya tegang, berubah menjadi penuh kehangatan dan rasa damai ketika Dorkas membawakan lagu 'Rumah Kita'. (Laura Sobuber)

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Dua fenomena alam, gerhana bulan total dan supermoon berpadu jadi satu. Bulan, bumi, dan matahari akan berada pada satu garis akhir pekan ini untuk peristiwa gerhana bulan total tahun ini dan tahun depan. Pada saat yang sama, bulan akan berada pada posisi yang begitu dekat dengan bumi dan tampak sedikit lebih besar dan lebih terang dari biasanya – atau yang dikenal dengan fenomena supermoon.

"Fenomena alam ini khususnya sangat menarik," ujar astrofisikawan Patrick Hartigan dari Rice University. "Bukan hanya fenomena supermoon dan pada saat yang sama juga gerhana bulan total, namun gerhana bulan total ini juga berlangsung cukup lama. Fenomena ini berlangsung kurang lebih satu jam."

Gerhana bulan ini akan mulai pada Minggu malam atau dini hari Senin, tergantung pada lokasi, dan akan berlangsung sekitar tiga jam.

Fenomena ini akan mulai dengan gerhana bulan sebagian sekitar jam 10:34 malam EST hari Minggu. Saat itu bayang-bayang bumi mulai menutupi bulan. Gerhana bulan total – saat bayangan bumi menyelimuti bulan sepenuhnya – akan berlangsung selama 62 menit, mulai jam 11:41 malam EST hari Minggu.

Apabila cuaca cerah, keseluruhan gerhana bulan akan dapat dilihat di Amerika Utara dan Selatan, begitu juga di lokasi-lokasi seperti Greenland, Eslandia, Irlandia, Britania Raya, Norwegia, Swedia, Portugal, dan pantai-pantai di Perancis dan Spanyol. Wilayah Eropa lainnya, begitu juga dengan Afrika, akan dapat memandang gerhana sebagian sebelum bulan hilang di balik awan.

Selama gerhana bulan total, bulan akan terlihat kemerahan karena sinar matahari memantul dari atmosfir bumi. Ini mengapa kadang-kadang gerhana bulan kadang-kadang disebut bulan darah. Pada bulan Januari, bulan purnama kadang-kadang juga disebut bulan serigala atau bulan roh besar.

Istilah informalnya, gerhana bulan mendatang akan disebut bulan serigala darah super – atau bulan roh besar.

Di AS, gerhana bulan akan mulai lumayan dini hari Minggu malam, membuatnya mudah bagi anak-anak untuk menyaksikannya dan memandang fenomena alam ini. Selain itu keesokan harinya adalah hari libur federal, dimana sebagian besar sekolah tutup. Namun prakiraan cuaca untuk sebagian besar wilayah AS tidak terlihat bagus.

Para orang tua dapat "mengizinkan anaknya untuk tidur sedikit larut," ujar Hartigan yang akan menyaksikan fenomena bulan istimewa dari Houston. "Sungguh sesuatu yang menakjubkan untuk seluruh keluarga dapat menyaksikan fenomena ini karena kejadian yang bersamaan ini cukup langka.

"Hal yang menyenangkan tentang fenomena ini adala anda tidak butuh peralatan khusus untuk menyaksikannya," tambahnya.

Asia, Australia, dan Selandia Baru tidak beruntung kali ini. Namun mereka memiliki kesempatan istimewa tahun lalu, saat terjadi dua gerhana bulan total.

Gerhana bulan total tidak akan terjadi lagi hingga bulan Mei 2021.

Sedangkan untuk bulan purnama yang masuk kategori supermoon, ini akan menjadi fenomena supermoon pertama dari tiga fenomena serupa yang akan terjadi tahun ini. Fenomena supermoon berikutnya akan terjadi pada jarak 357.300 km. Supermoon yang terjadi pada tanggal 19 Februari akan terlihat sedikit dekat sedangkan yang terjadi pada bulan Maret akan menjadi yang terjauh.  (VOA)

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Batu-batu raksasa dari angkasa luar berjatuhan dari langit lebih sering dibandingkan dulu, namun jangan khawatir sebab dalam kurun waktu 290 juta tahun, asteroid berukuran besar lebih sering menghujam bumi hampir dua kali lebih sering dibandingkan dengan kurun waktu 700 juta tahun yang lalu, menurut sebuah studi baru yang dipublikasikan dalam jurnal Science.

Namun tidak perlu khawatir dengan melirik ke angkasa. Peluang asteroid menghujam bumi terjadi rata-rata setiap satu juta tahun atau beberapa juta tahun, bahkan dengan adanya peningkatan jumlah asteroid yang menghujam bumi tersebut. Dafter batu angkasa luar berukuran besar yang dimiliki NASA yang berpotensi menghujam bumi sama sekali tidak menunjukkan adanya ancaman. Risiko terbesar yang diketahui adalah asteroid selebar 1,3 km dengan peluang untuk luput dari tabrakan dengan bumi sebesar 99,988 persen saat benda itu melesat dekat bumi dalam 861 tahun ke depan.

Sampaikan kabar ini ke dinosaurus. Sebagian besar ilmuwan berpikir dinosaurus dan banyak spesies lainnya mengalami kepunahan setelah batu besar dari angkasa luar menghujam Amerika Tengah sekitar 65 juta tahun yang lalu.

"Ini hanya masalah hitung-hitungan probabilitas," ujar penulis utama studi tersebut, Sara Mazrouei, seorang ilmuwan pakar planet di University of Toronto. "Kejadian ini masih langka dan jedanya jauh sehingga saya tidak terlalu khawatir tentang masalah itu."

Mazrouei dan para koleganya di Inggris dan AS mengkompilasi daftar kawah yang ada di bumi dan bulan dengan ukuran lebar lebih dari 20 km dan berhasil menghitung tanggal perkiraan kejadiannya. Butuh batu dari angkasa luar selebar 800 meter untuk menciptakan lubang seukuran itu.

Tim tersebut menghitung ada 29 kawah dengan usia tidak lebih tua dari 290 juta tahun dan sembilan lainnya antara 291 juta tahun hingga 650 juta tahun.

Namun kita hanya dapat melihat sedikit kawah dengan ukuran besar di bumi karena planet ini diselimuti oleh lebih dari 70 persen samudra dan gletser telah meratakan beberapa lubang yang terbentuk, ujar ilmuwan pakar keplanetan, Rebecca Ghent, salah satu penulis studi tersebut.

Dengan memperkirakan apa yang tidak dapat terlihat diperoleh total sekitar 260 kali hantaman dari angkasa luar ke bumi dalam kurun waktu 290 juta tahun. Dengan menyertakan faktor-faktor lainnya, tim ilmuwan tersebut menentukan bahwa laju hantaman benda angkasa yang ada saat ini 2,6 kali lebih banyak dibandingkan 700 juta tahun sebelumnya.

Kawah yang lebih tua dari 650 juta tahun yang berada di bumi sebagian besar telah terhapus oleh kekuatan gletser sehingga kalangan ilmuwan menggunakan kawah yang terbentuk akibat hantaman dari benda angkasa lainnya yang terdapat di bulan yang letaknya tidak jauh dari bumi sebagai pembanding untuk kawah yang berusia antara 650 juta tahun hingga 1 miliar tahun. Bulan dapat menjadi pedoman yang sesuai untuk memperkirakan jumlah benda angkasa yang menghantam bumi, karena jaraknya yang cukup dekat dengan jalur tumbukan dan kawahnya bertahan lebih lama.

Reaksi yang bercampur aduk

Jadi apa yang sebenarnya terjadi hampir 300 juta tahun yang lalu?

"Kemungkinan sebuah keluarga asteroid tercerai berai di sabuk asteroid," ujar Mazrouei berspekulasi. Batu-batu dari angkasa luar itu kemudian bergerak menuju bumi dan bulan, dan bumi menjadi sasaran yang lebih mudah karena ukurannya lebih besar dengan gravitasi yang lebih tinggi, ujar Ghent.

Pendapat kalangan ilmuwan yang bukan bagian dari tim studi itu terbagi berkaitan dengan hasil studi tersebut berbeda-beda. Jay Melosh dari Purdue mengatakan jumlah kawah terlalu kecil untuk dapat menarik kesimpulan yang masuk akal, namun Avi Loeb dari Harvard mengatakan hasil studi itu cukup meyakinkan.

Umat manusia kemungkinan tidak akan muncul tanpa adanya kepunahan massal akibat hantaman batu dari ruang angkasa sekitar 250 juta tahun dan 65 juta tahun yang lalu, ujar Loeb lewat email, dengan menambahkan, "namun laju tingkat hantaman yang meningkat menjadi ancaman untuk peristiwa kepunahan massal berikutnya, yang harus kita awasi dan upayakan untuk hindari dengan bantuan teknologi."

"Peristiwa ini menunjukkan seberapa tidak tentu dan rapuhnya kehidupan manusia," tulis Loeb. (VOA)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua sepanjang Maret s/d September 2018 diklaim mengalami penurunan sebesar 0,31 persen.

Menurut Kepala Bidang Statsitik Sosial BPS Papua Bagas Susilo, pada Maret 2018 penduduk miskin Papua tercatat sebesar 27,74 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 27,43 persen pada September 2018.

"Hal ini bisa kita lihat pada Garis Kemiskinan (GK) di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 566.903, yang lebih tinggi dari pedesaan sebesar Rp499.615. Hal ini berarti,  biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) pada makanan dan bukan makanan, lebih besar di perkotaan dari pedesaan," terangnya di Jayapura, kemarin.

Dilain pihak, sambung ia, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 75 persen berbanding 25 persen.

Sementara untuk komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan Provinsi Papua di daerah perkotaan, yakni beras, rokok kretek, tongkol/tuna/cakalang dan daging ayam ras.

"Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di pedesaan adalah ketela rambat, beras, rokok kretek dan daging babi," jelasnya.

Diketahui, pada periode Maret 2018 - September 2018, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukan kecenderungan penutunan.

Hal demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua mengumumkan proses pengalihan guru SMA/SMK dari kabupaten masih mencapai 95 persen. Belum tuntasnya proses pengalihan guru dikarenakan penyerahan data yang telat disampaikan oleh sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan.

Hal demikian dipastikan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua, Nicolaus Wenda di Jayapura, Rabu, (16/1).

"Pengalihan status guru SMA/SMK ke provinsi belum tuntas. Ini disebabkan beberapa kabupaten di wilayah pegunungan belum menyerahkan data guru kepada kami. Makanya kita terus kejar supaya lima persen sisa data dari guru yang belum diserahkan bisa segera disampaikan," terang ia.

Ia katakan, jumlah guru SMA/SMK yang pindah ke provinsi dari data yang diterimanya mencapai lima ribu lebih. Dengan demikian, jumlah pegawai provinsi kini bertambah menjadi 12 ribu, berikut tambahan pegawai kehutanan yang dialihkan dari kabupaten dan kota.

"Makanya pada kesempatan ini, kita imbau agar pemda kabupaten dan kota segera menyerahkan data-data guru yang kami perlukan. Sementara bila ada proses administrasi dari kabupaten yang bermasalah, kita harap dikomunikasikan secepatnya agar bisa segera kami perbaiki .

"Artinya, kalau data di daerah baik, sebenarnya pengalihan itu tidak ada masalah. Sebab kita tinggal input saja datanya. Hanya sekali lagi untuk memastikan data ini rampung kabupaten dan kota pun mesti pro aktif. Sebab  sampai sekarang ada beberapa guru yang datang memasukan datanya sendiri ke kami untuk kita proses," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen mengharapkan proses pengalihan guru SM/SMK dari kabupaten dan kota dapat rampung secepatya.

"Memang saya dengar ada banyak kendala. Tapi kita berharap pemerintah kabupaten dan kota melalui instansi terkait, dapat membantu proses pengalihan data untuk mendukung pembayaran gaji dan hak-hak lain yang wajib disampaikan kepada guru," harapnya.

Sebelumnya, sejumlah guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Jayapura mengancam akan melakukan mogok mengajar akibat gaji bulan Januari belum dibayar.

"Kalau sampai gaji bulan Januari belum ditransfer hari ini, maka mulai besok kami akan meliburkan diri," kata salah seorang guru SMK di Jayapura yang namanya enggan dikorankan.

Informasi yang beredar di kalangan guru SMA-SMK di Jayapura, dari informasi Whatsapp Group beredar pemberitahuan keterlambatan pembayaran gaji akibat masalah administrasi data guru yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Namun informasi lain menyebutkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji ini akibat keterlambatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua menandatangani surat perintah membayar (SPM). (DiskominfoPapua)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Abu Bakar Bashir, ulama radikal berusia 80 tahun yang menginspirasi para pelaku serangan bom Bali dan ekstremis lainnya di Indonesia akan dibebaskan dari penjara, kata presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Jumat.

Pengumuman mengenai pembebasan Bashir dalam waktu dekat itu disampaikan sewaktu sedang berlangsung kampanye pemilihan presiden, di mana lawan-lawan Jokowi berusaha mendiskreditkannya sebagai sosok yang kurang Islami.

Jokowi mengatakan kepada pers bahwa ia telah cukup lama mempertimbangkan keputusan tersebut dengan melibatkan Kapolri dan para pakar hukum. Pembebasan tersebut, lanjutnya, diputuskan dengan alasan kemanusiaan dan juga terkait dengan kesehatan Bashir.

Serangan bom tahun 2002 di Bali oleh militan Jemaah Islamiyah yang terkait al-Qaida menewaskan 202 orang, kebanyakan adalah orang-orang asing, termasuk puluhan warga Australia.

Australia mendesak Indonesia pada Maret lalu agar tidak memberi keringanan hukuman terhadap Bashir sewaktu pemerintah Indonesia mempertimbangkan tahanan rumah dan berbagai bentuk keringanan lainnya.

Pengacara Bashir, Muhammad Mahendradatta, mengatakan, Bashir, yang dijatuhi hukuman dan mulai dipenjarakan pada tahun 2011, akan dibebaskan dalam beberapa hari ini. (VOA)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pendidikan Provinsi Papua mendorong pemerintah kabupaten setempat untuk segera mengaktifkan kembali 12 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Jayawijaya yang dilaporkan sudah tak beroperasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Papua Elias Wonda di Jayapura, kemarin.

Ia pun berharap bupati setempat segera turun ke lapangan melakukan pengecekan sekaligus mencari solusi dan upaya untuk mengaktifkan kembali lembaga pendidikan itu.

"Saya belum dapat laporan yang mendetail mengenai masalah ini. Namun saya harap pemda setempat turun ke lokasi biar tahu apa permasalahannya. Mungkin saja itu sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari kota. Tapi masalah ini sepenuhnya jadi tanggung jawab kabupaten," terang ia.

Menurutnya, tak beroperasinya 12 sekolah di Kabupaten Jayawijaya, ini sebenarnya sangat disayangkan. Sebab sudah pasti, anak-anak murid yang berada di sekotar area persekolahan itu, tak mendapat pendidikan dasar secara layak.

Diketahui, Bupati Jayawijaya John Richard Banua sebelumnya mengakui 12 sekolah di wilayahnya sudah tidak beroperasi lagi, bahkan itu sudah terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dia memastikan 12 sekolah yang tidak aktif itu tersebar di daerah pinggiran Kabupaten Jayawijaya.

Untuk itu, dirinya berencana akan mengundang Dinas Pendidikan setempat untuk mendengar langsung penjelasan masalah pendidikan yang dihadapi di wilayahnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua berpendapat, penghentian dana Otsus yang setara dua persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional pada 2021, berpotensi menyulitkan pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan di bumi cenderawasih.

Mengapa demikian, sebab saat ini saja dengan ditunjang dana Otsus sejak 2002, penurunan angka kemiskinan berjalan lambat dan tak terlalu signifikan.

"Sebab dari pantauan kami ada Dana Otsus saja penurunan kemiskinan berjalan lambat, Apalagi dicabut dana Otsusnya," ucap Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Papua Bagas Susilo, di Jayapura, kemarin.

Ia jelaskan, kondisi kesejahteraan masyarakat bumi cenderawasih dari pantauan BPS, kian membaik selama 19 tahun terakhir pelaksanaan Otonomi Khusus.

Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 27,32 persen poin. Yakni dari 54,75 persen pada Maret 1999, menjadi 27,43 pada September 2018. Sementara dalam lima tahun pertama Otsus Papua berjalan (2001-2005), persentase penduduk miskin pun dicatat menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 menjadi 40,83 persen.

Begitu pula pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010), dimana persentase penduduk miskin turun 4,72 persen. Penurunan terbesar terjadi pada periode Maret 2010-Maret 2011.

"Kalau dilihat pun terdapat 4,82 persen penduduk yang pada 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan, kini bergeser di atas garis kemiskinan menjadi tidak miskin."

"Begitu pun untuk persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir ini mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin yaitu dari 27,74 persen pada Maret 2018 menjadi 27,43 persen pada September 2018. Sehingga dana Otsus kami yakini sangat berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Otomatis juga berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat Papua secara tidak langsung karena sudah ada ketergantungan," jelasnya

Ia tambahkan, saat ini masyarakat Papua sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat sebesar satu persen, namun 99 persen bergantung pada Otsus, DAU, DAK dan lainnya.

Sehingga demikian, kita bisa prediksikan jika otonomi ini dicabut maka akan sangat berpengaruh pada kondisi kesejahteraan masyarakat. (DiskominfoPapua)

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Presiden Amerika Donald Trump dilaporkan telah mengarahkan pengacaranya untuk berbohong kepada Kongres mengenai upaya-upaya membangun Trump Tower di Moskow, Rusia.

Laporan Kamis malam di BuzzFeed News menyebutkan dua pejabat penegak hukum federal anonim adalah narasumber bagi laporan mengenai presiden dan mantan pengacaranya, Michael Cohen.

Sumber-sumber itu mengatakan Cohen memberitahu penyidik khusus Robert Mueller bahwa presiden memintanya untuk berbohong kepada Kongres mengenai transaksi Trump dengan Rusia.

BuzzFeedmenyatakan para pejabat anonim itu juga "terlibat dalam investigasi masalah tersebut."

Menurut laporan BuzzFeed,Trump dan dua anaknya, Ivanka dan Donald Jr. "menerima informasi terbaru yang rinci secara teratur mengenai pembangunan real estat itu dari Cohen, yang mereka jadikan penanggungjawab proyek itu."

Bersamaan dengan waktu Cohen memberi Trump kabar mengenai perundingan dengan Rusia, Trump terlibat dalam pemilihan presiden yang sukses dan menyangkal bahwa ia memiliki kesepakatan bisnis dengan Rusia.

"Tuduhan bahwa Presiden Amerika Serikat mungkin telah mendorong sumpah palsu di hadapan komite kami dalam upaya membatasi investigasi dan menutup-nutupi transaksi bisnisnya dengan Rusia termasuk yang paling serius hingga sekarang ini," tulis anggota DPR Adam Schiff dari California.

"Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk mengetahui apakah laporan itu benar," tambah dia.

Anggota DPR lainnya Joaquin Castro dari Texas menulis di Twitter, apabila laporan BuzzFeedbenar, maka Trump "harus mengundurkan diri atau dimakzulkan."

BuzzFeedmenyatakan mengetahui tentang upaya Trump membuat Cohen berbohong kepada Kongres "melalui wawancara dengan banyak saksi dari Trump Organization dan email internal perusahaannya, SMS serta dokumen-dokumen lainnya."

Sementara itu Rudy Giuliani, salah seorang pengacara Trump, telah mengakui bahwa sejumlah pejabat dalam tim kampanye kepresidenan Trump tahun 2016 mungkin telah berkolusi dengan Rusia untuk membantu Trump memenangkan pemilu tersebut, tetapi ia menambahkan bahwa Trump sendiri tidak berkolusi. (VOA)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Masyarakat bumi cenderawasih diingatkan agar tak terbuai isu penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara offline, yang akhir-akhir ini beredar lewat pesan media sosial.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda, sampai dengan saat ini, pemerintah provinsi belum membuka pendaftaran CPNS. Hal demikian, dikarenakan sampai dengan saat ini, pemerintah pusat belum memberikan aba-aba bagi Papua untuk melakukan perekrutan.

"Kita kan menunggu petunjuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Tapi sampai sekarang belum ada perintah menggelar perekrutan CPNS. Sehingga masyarakat pun saya imbau untuk berhati-hati."

"Jangan percaya kabar atau berita lewat media sosial yang tak bisa dipertanggung jawabkan. Karena jika ada perekrutan pastinya kita umumkan secara terbuka ke publik lewat media massa terpercaya. Bukan lewat media sosial yang kebenarannya tak bisa dipertanggungjawabkan," terang Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda, di Jayapura, kemarin.

Ia memastikan tes CPNS 2018 yang tertunda ini pastinya akan diselenggarakan secara offline, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Dimana usulan ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dan telah disetujui.

Kesepakatan ini juga disepakati sebagian besar bupati di Papua yang berharap aspirasi itu bisa segera diwujudkan.

Dimana Gubernur Papua pun sudah setiap kepala daerah untuk segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sehingga keinginan menggelar CPNS offline di Papua, bisa segera direalisasikan.

"Tapi ini baru usulan nanti kepastiannya apakah digelar online atau offline itu menunggu keputusan dari Menpan RB. Untuk itu, saya harap kita semua bersabar," tuturnya.

Pada kesempatan itu, Nicolaus mengaku belum dapat memastikan jadwal pasti perekrutan CPNS. Sementara seluruh usulan kebutuhan CPNS di Provinsi Papua, telah sudah diserahkan kepada Menpan RB.

Diharapkan dalam waktu dekat usulan itu sudah bisa disepakati untuk selanjutnya dilakukan perekrutan di provinsi maupun kabupaten dan kota sesuai petunjuk pemerintah pusat. (DiskominfoPapua)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku menilai pariwisata di Kepulauan Kei sebagai sektor andalan daerah tidak akan maju dan berkembang kalau hanya mengandalkan potensi daerah yang ada saat ini, namun perlu didukung dengan berbagai penting yang menjadi kunci Perkembangan Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara.

"Pemerintah Daerah saat ini mulai melakukan perubahan melalui membangun jejaring komunikasi antar berbagai pihak baik Pemerintah dan Swasta untuk membangun daerah Maluku Tenggara," ujar Plt. Kepala Dinas Kominfo Maluku Tenggara, Atala Ratu Latar yang juga mendampingi Bupati Taher Hanubun di Jakarta, Kamis (10/1).

Menurutnya bahwa, ditahun-tahun awal pelaksanaan tugas ini mulai menuju Ibu Kota Negara di Jakarta untuk bertemua berbagai pihak terkait yang akan membantu Pemerintah Daerah membangun Pariwisata khususnya serta Pembangunan lainnya di Maluku Tenggara.

Dikatakan pula bahwa ada beberapa pertemuan Bupati Maluku Tenggara, Taher Hanubun, yang bertemua langsung untuk berdiskusi dan melobi beberapa Kementerian dan pihak swasta seperti bertemu Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumei Andono Mulyo, dalam rangka usulan Proposal dengan skema pembiayaan melalui APBN T.A 2020 dan sudah mendapat respon positif.

Selain itu Bupati Taher Hanubun melakukan kunjungan dan dialog seputar membangun Kabupaten Maluku Tenggara juga dengan Kemnterian Pariwisata, Kemenkominfo, Telkomsel Pusat, Kantor Sriwijaya Air, Kantor Garuda Air Lines Pusat, pada beberapa pertemuan tersebut Bupati Malra ini menjelaskan tentang potensi dan kesiapan dukungan Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk Membangun Maluku Tenggara khususnya sector Pariwisata dan Perikanan sebagai sector andalan termasuk sector penunjang lainnya.

Terkait dengan Transportasi Udara, Pemerintah Daerah melalui Bupati Malra sudah melakukan tahapan koordinasi bersama manajemen Sriwijaya Air (Vice President Network Management) Lili Y.Nugroho terkait pembukaan jalur baru penerbangan Langgur-Papua, Langgur-Makassar sekaligus, peluang promosi potensi Parawisata Kabupaten Maluku Tenggara melalui Sriwijaya Air/Garuda Air lines.

Sedangkan untuk Telkomsel Indonesia selain akan Bersama Kominfo memajukan jaringan Internet dan Selular juga guna dalam rangka pengembangan program smart government. (DiskominfoMalra)

BOBONG, LELEMUKU.COM – Masih banyak pelaku industri kecil menengah (IKM) yang belum mendaftarkan diri ke sistem pendataan pemerintah. Tidak terdatanya pelaku IKM ini membuat pemerintah kesulitan dalam membantu mengembangkan usaha mereka.

Kadis Perindagkop Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara,  Hi Haridu Hamura, S.Pd, M.MPd, mengatakan, dari puluhan IKM yang ada di Pulau Taliabu, masih ada yang belum mendaftarkan diri karena memang sistemnya dilakukan dengan suka rela. Padahal, dengan mendaftarkan diri, pelaku IKM bisa mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Pulau Taliabu, seperti pelatihan sesuai bidang usaha hingga penyaluran bantuan modal dari sejumlah pihak. 

"Sebenarnya, gunanya izin adalah untuk mendapatkan data-data mereka, sehingga pemerintah bisa melakukan mapping dan membantu sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Karidu.

Karidu mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah all out mendorong kemajuan IKM yang ada di Pulau Taliabu. Pendataan ini, merupakan salah satu cara pemerintah, untuk memberdayakan IKM.

"Kami berharap geliat ekonomi bertumbuh dari mereka. Karena perekonomian stabil diantaranya juga dari mereka. Karena ini yang menyeimbangkan. Ekonomi kita berputar diantaranya juga karena peran merka-mereka. Makanya kita memberikan sentuhan,"  ujarnya.

Untuk itu dia menyarankan agar para pelaku industri kecil yang tidak terdaftar itu segera datang ke Perindagkop untuk melakuman registrasi pendaftaran. Petugas akan memerikan kemudahan bagi pelaku industri yang ingin mendaftarkan.

"Kita siap memberikan kemudahan bagi pelaku industri kecil. Kita persilahkan datang untuk mendaftar. Sehingga legalitas usahanya bisa lebih jelas," tuturnya. (HumasTaliabu)

BOBONG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara menyebut ketersediaan bahan pokok cenderung aman dan harga relatif stabil menjelang pergantian tahun 2019.

Kepala Dinas Kadis Perindagkop,  Hi Haridu Hamura, S.Pd, M.MPd, mengatakan berdasarkan pantauan dari masing-masing pasar tradisional yang ada di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu, ketersediaan bahan pokok cenderung aman dan harga relatif stabil."Kenaikannya harga barang kebutuhan juga tidak terlalu signifikan, paling hanya Rp1000 saja untuk kebutuhan seperti telur, beras, daging sebagainya," ucapnya.

Pihaknya mengaku telah memberikan arahan kepada para pedagang di pasar tradisional untuk tidak menaikan harga bahan pokok. Ia mengakui, kenaikan harga terjadi dikarenakan permintaan tinggi sehingga harga kebutuhan pokok menjadi naik, hal itupun sangatlah wajar."kalau naik Rp.5 ribu sampai 10 ribu masih wajar. Karena naiknya juga hanya untuk sesaat,"kilahnya.(HumasTaliabu)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pengadilan Negeri akhirnya memvonis dua pelaku perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedua orang itu adalah Bunda Anny yang divonis 6 tahun 6 bulan dan Arnoldus yang menerima 5 tahun 6 bulan. Mereka menjadi bagian dari sindikat perdagangan orang yang terbongkar modusnya pada 25 April 2018 lalu.

Korbannya adalah tiga perempuan dari NTT, yaitu Selviana Dada Gole, Regina Kodi Mete dan Ngana Ata Linda. Ketiganya hendak dikirim ke Medan, namun gagal karena tindakan spontanitas seorang warga di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten.

Ditahan sejak Mei 2018, dua terdakwa ini menjalani serangkaian persidangan. Pada Kamis, (17/01), hakim PN Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat, mengetukkan palu putusan. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, Alan Dharmasaputra Silalahi sebelumnya menuntut hukuman penjara 7 tahun.

Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan denda Rp 200 juta untuk Bunda Anny dan Rp 120 juta bagi Arnoldus. Keduanya dijerat dengan UU 21 tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut jaksa, vonis ini sudah sesuai, tidak terlalu rendah meski juga tidak cukup tinggi.

"Kalau kasus yang lain sekitar segitu juga, 7 tahun, 6 tahun atau 5 tahun. Rata-rata putusannya segitu, kalau perkara lain. Karena dia ini kan, perdagangan orang tetapi tidak terkait dengan eksploitasi seksual, PSK dan sebagainya jadi kami menuntutnya tidak terlalu tinggi. Sesuai dengan apa yang dia perbuat," ujar Alan.

Melihat modusnya, kata Alan, para pelaku memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak perdagangan orang. Selain itu, faktor pendidikan dan kemiskinan juga turut memudahkan kejahatan para pelaku. Dalam kasus Bunda Anny, para korban tergiur dengan pekerjaan di Jakarta bergaji Rp 1,5 juta per bulan. Janji itu bahkan kemudian dilanggar, karena sindikat itu hendak menjual ketiganya ke Medan.

NTT adalah daerah dengan kasus perdagangan orang sangat tinggi di Indonesia. Jaksa Alan baru saja menyelesaikan dua kasus persidangan bulan ini. "Ini sudah putus semua. Kalau bisa, saya berharap jangan memegang kasus TPPO lagi. Soalnya kalau pegang perkara TPPO lagi, berarti masih banyak. Saya berharap TPPO berkurang dengan adanya putusan pidana ini," ujarnya.

Terlantar di Bandara
Nasib baik masih diterima oleh ketiga korban karena tindakan spontan seorang warga di bandara. Pada 25 April 2018, ketiganya sebenarnya sudah siap terbang ke Medan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Bunda Anny membawa ketiganya hingga ke bagian check in. Menjelang terbang, ketiga korban resah dan merasa ada yang aneh. Di NTT mereka ditawari kerja di Jakarta, tetapi ternyata akan diterbangkan ke Medan.

Gabriel Goa, Direktur LSM Padma Indonesia yang bergerak menentang perdagangan orang di NTT, menjelaskan kronologi itu ketika menjadi saksi di PN Waikabubak.

"Seorang warga NTT yang sedang berada di bandara, bernama Ardianto, kemudian mengamankan mereka karena curiga pada kondisi ketiga korban," kata Gabriel.

Ardianto kemudian membawa ketiganya ke Kantor Penghubung Provinsi NTT di Jakarta. Gabriel memaparkan, ketiga korban dibawa dari Sumba, NTT pada 18 April 2018. Selama satu minggu, ketiganya ditampung di rumah Bunda Anny di Bekasi.

Ketiga korban direkrut oleh tiga orang yang berbeda di NTT. Dua diantaranya masih dibawah umur ketika berangkat. Keduanya lolos dari pemeriksaan di bandara, karena ada anggota sindikat yang bekerja di bandara, yaitu Arnoldus yang dalam sidang ini menerima putusan hukuman 5 tahun 6 bulan hari Kamis. Begitu lolos dari NTT, sesampainya di Jakarta mereka diterima oleh Bunda Anny.

"Sesuai penjelasan ketiga korban, mereka dijanjikan akan dipekerjakan di Jakarta sebagai asisten rumah tangga, namun oleh Bunda Anny mereka justru akan diterbangkan ke Medan," tambah Gabriel.

Hukuman Belum Maksimal

Berbicara kepada VOA, Gregorius R Daeng, dari Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM), menilai rata-rata putusan hakim dalam kasus TPPO masih rendah. Sistem penegakan hukum TPPO di Indonesia masih jauh dari harapan dalam konteks memberikan efek jera terhadap pelaku. TPPO adalah kejahatan luar biasa dan melibatkan sindikat, tetapi penangananya selama ini masih personal. Di level kejaksaan, tuntutan yang diberikan sering tidak maksimal, begitupun putusan hakim.

"Kasus yang pernah kita advokasi, rata-rata jaksa menuntut tidak lebih dari 10 tahun, dan hakim vonisnya dibawah daripada itu. Vonis rendahnya itu antara 6 bulan sampai dengan 7 tahun. Kasus Dolfina Abuk itu dituntut 12 tahun, tetapi hakim vonisnya 1,5 tahun. Nah ini kan satu problem," ujar Daeng.

Daeng mengatakan, di level penegakan hukum kasus TPPO cenderung disamakan dengan delik umum. Penegak hukum tidak menggali konteks persoalan ini secara lebih luas. Dari sisi hakim, tambah Daeng, tidak hanya cukup mengikuti undang-undang tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Kelemahan lain, kata Daeng, adalah karena penerapan hukum yang berhenti di level bawah atau operator lapangan. Setingkat di atas para operator ini, penegak hukum belum menyentuhnya.

"Setidak-tidaknya kita omong soal korporasi. Ada berapa banyak korporasi yang terjerat TPPO di Indonesia? Hampir dipastikan tidak ada. Kalau di NTT, saya bisa pastikan tidak ada. Padahal kalau kita lihat TPPO dari konteks buruh migran, korporasi harus terlibat," tambah Gregorius Daeng.

Indonesia sudah memiliki UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, tetapi itu saja belum cukup. Daeng menambahkan, seusai Konvensi Palermo terkait TTPO, Indonesia memang berkomitmen mencegah perdagangan orang. Undang-undang khusus disusun, tetapi semua bergenti disitu. Belum ada komitmen maksimal dalam mencegah dan memberantas TPPO.

"Kalau masalah ini dipandang serius, seharusnya dibikin institusi sendiri yang lebih spesifik, tidak hanya unit khusus saja di Mabes Polri. Kalau dilihat secara makro, di level penegakan hukum sendiri ada problem budaya hukum, struktur hukum dan substansichukum yang tidak menjadi satu kesatuan yang baik," pungkas Daeng. (VOA)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Asmat, Provinsi Papua Elisa Kambu memastikan pembangunan jembatan gantung dan jalan jembatan di wilayahnya sudah rampung. Dirinya pun tak ragu menyebut bangunan itu bakal menjadi ikon bagi Kabupaten Asmat di masa mendatang.

"Apalagi kabupaten ini kan sudah dikenal dunia sebagai daerah wisata. Sehingga tentunya jembatan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Asmat," terang Bupati Elisa di Jayapura, Kamis (17/1).

Menurut ia, pembangunan jembatan gantung dan jalan jembatan di Kampung Kaye Distrik Agats Kabupaten Asmat dianggarkan melalui proyek Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI  Bidang Bina Marga.

Bangunan ini diadakan dalam rangka mendukung penanganan darurat bencana virus campak dan gizi buruk yang terjadi Tahun 2018 yang lalu.

Pembangunan jembatan gantung dan jalan jembatan gantung sendiri menelan biaya Rp 81 milliar.Terbagi atas pembangunan jembatan gantung sekitar 7 milliar dan jalan jembatan sebesar 74 milliar.

Ukuran jembatan gantung sepanjang 72  meter dan lebarnya 1,6 meter, sedangkan jalan beton panjang 2,9 kilo meter dengan lebar sebesar 4 meter persegi.

"Jalan dan jembatan yang dibangun ini mengeliling beberapa jalur tempat pemukiman masyarakat di Ibu Kota Agats Kabupaten Asmat,  seperti di Kampung Kaye, Kampung Suru dan juga jalur jalan ketempat fasilitas umum lainya seperti ke rumah sakit baru dan  museum Asmat."

"Sehingga keberadaannya akan sangat membantu aktivitas masyarakat di Asmat, termasuk diyakini bakla meningkatkan perekonomian daerah setempat," terang Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional XI, Osman H. Marbun.

Diketahui, proyek pembangunan jembatan gantung dan jalan jembatan dikerjakan PT. Wijaya dengan melibatkan pekerja lokal (warga setempat). (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sejumlah titik di ruas jalan dari Sentani, Kabupaten Jayapura hingga Wamena, Kabupaten Jayawijaya dilaporkan mengalami kerusakan yang perlu penanganan serius. Kerusakan dikarenakan beban lalu lintas yang sudah tak bisa  dibendung serta faktor cuaca (hujan).

Menurut Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional XI, Osman H. Marbun, hingga saat ini setiap harinya ada ratusan kendaraan dari Jayapura - Wamena dan sebaliknya yang melintas di ruas jalan tersebut.

Hal demikian membuat kerusakan jalan semakin parah sebab ruas jalan ini sebenarnya belum layak untuk dilewati.

"Dari penelusuran kami, saat ini kerusakan ada di kilometer 276, 306, 310 dan 386. Makanya kami terus upayakan perbaikan dengan menambah peralatan. Sebab pada dasarnya, jalan itu belum bisa dilewati walaupun sudah tertembus," terang ia.

Dikatakan, saat ini dari 575 kilometer jalan yang sudah terbuka, 230 kilo diantaranya masih dalam bentuk tanah. Sehingga berpotensi rusak lagi karena banyak daerah-daerah yang kritis dan sering dilalui kendaraan.

Dilain pihak, keberadaan jalur ini, memancing antusias masyarakat sangat tinggi. Sehingga keinginan untuk melewati jalur ini sudah tidak bisa terbendung lagi.

"Intinya kondisi lalu lintas di jalur ini sudah tidak bisa diatasi bebannya lagi. Salah satu contoh, rangka jembatan dan alat berat sudah diangkut lewat jalur ini, belum lagi barang material lainnya. Padahal sebagian jalan masih tanah, dengan kata lain beberapa tempat kondisinya kritis dan berpotensi rusak parah."

"Makanya, untuk tahun ini kami masih fokus untuk lakukan perbaikan. Dengan harapan ke depan bisa segera dilakukan pengaspalan sebagai upaya peningkatan daya dukung badan jalan," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

AMBON , LELEMUKU.COM –  Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku menggelar Pembekalan Pada Latihan Dasar Kepemimpinan  Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Tahun 2019 pada Selasa (15/1).

Kepala BPTD Wilayah XXIII Promal, Herman Armanda, SE., MT dalam sambutannya mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menanamkan jiwa kepemimpinan, disiplin, sikap, mental, moral, etos kerja, kemandirian maupun keteladanan dalam bekerja serta kehidupan sehari-hari.

"Hal ini diperlukan guna menunjang kinerja para peserta latihan dalam melaksanakan tugas di lingkungan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXIII Provinsi Maluku," kata dia.

Herman berharap kegiatan pelatihan itu dapat memberikan konstribusi positif bagi perubahan karakter dan sikap para peserta sekalian dimana pelatihan tersebut juga merupakan tolak ukur dan penilaian yang akan dijadikan pedoman dan acuan para peserta lulus atau tidaknya dalam pelatihan serta selanjutnya dapat ditugaskan di lingkungan kerja BPTD Wilayah XXIII Maluku.

"Para peserta saya perintahkan untuk mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya agar dapat menyerap semua materi yang diberikan oleh para pelatih dan instruktur, ikuti semua tata tertib dan aturan yang berlaku selama pelaksanaan latihan," harapnya.

Dalam melaksanakan PPNPN tersebut BPTD XXIII Promal bekerjasama dengan Tentara Negara Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) Lanal IX Ambon yang akan dilaksanakan selama lima hari, yaitu dari Selasa (15/1) hingga Sabtu (19/1) dengan peserta 90 orang pegawai di lingkungan BPTD XXIII Maluku. (Laura Sobuber)