TIMIKA, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi B DPRD Mimika, Provinsi Papua, Thadeus Kwalik merasa prihatin dengan nasib guru-guru di Kabupaten Mimika yang telah melaksanakan tugas namun dipandang sebelah mata dan tidak memperhatikan kesejahteraannya.

"Saya selalu bicara masalah guru. Guru itu menghasilkan generasi tapi saya balik bingung dan kasihan kepada mereka," kata Thadeus ketika ditemui di kantor DPRD Mimika, Selasa (27/11).

Ia menjelaskan, masalah guru menjadi masalah membangun generasi dan melihat kondisi tersebut  sangat memprihatinkan dengan kondisi guru-guru, sedangkan dinas pendidikan yang menaungi guru-guru seakan-akan malas tahu dengan nasib guru-guru baik di kota, pinggiran, pedalaman dan pesisir.

Seharusnya pihak Disdik harus meninjau langsung proses KBM di wilayah yang jauh dadi kota dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada para guru dan siswa-siswi dan ditunjang dengan kesejahteraan mereka.

"Sangat prihatin dengan dan dinas tidak pernah turun melihat memberikan motivasi untuk guru  bukan hanya mengharapkan laporan," ungkapnya.

Ditandaskan, nasib yang lebih memprihatinkan bagi guru-guru honorer yang telah meninggalkan keluarga untuk mengajar dan mendidik namun apa yang dilakukan tidak sebanding dengan apa yang didapat.  (Ricky Lodar)

TIMIKA, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi C DPRD Mimika, Provinsi Papua, Thadeus Kwalik meminta kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia  (KONI) Kabupaten Mimika agar mencari atlet di wilayah pedalaman dan pesisir untuk mencari bibit-bibit atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020 mendatang.

"Untuk persiapan PON itu harus ada atlet dari  Amungme dan Kamoro yang dipersiapkan untuk mewakili Mimika di PON XX," kata Thadeus Kwalik ketika ditemui di kantor DPRD Mimika, Timika pada Selasa (27/11).

Menurutnya, banyak potensi SDM yang bisa cari di kampung-kampung untuk dibina dan mewakili daerah di ajang Kejurda, Kejurnas maupun PON, dan tidak harus mengambil atlet dari luar Kabupaten Mimika.

"Jadi kalau mau persiapkan atlet itu harus prioritaskan anak daerah termasuk KONI jangan datangkan atlet dari luar," terangnya.

Ia mengharapkan, adanya upaya yang dilakukan oleh KONI Mimika untuk melahirkan anak-anak Amungme dan Kalori untuk menjadi atlet, karena fisik dan kemampuan mereka melebihi anak-anak yang berada di kota akibat miras, rokok dan pergaulan bebas.

"Koni harus hasilkan bibit-bibit untuk atlet, tapi selama ini koni hanya fokus untuk anak-anak di kota tapi harus turun ke kampung-kampung karena bibit-bibit disana bagus karena mereka dibina dari alam beda dengan masyarakat di kota yang sudah terpengaruh dengan kehidupan kota, miras, rokok dan seks," harapnya. (Ricky Lodar)

TIMIKA, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi B DPRD Mimika, Provinsi Papua, M Asri Anjang, SE meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mimika, Yenni Yamani terkait pembangunan dua ruangan sekolah Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Nurul Islam yang Fiktif atau tidak dibangun sedangkan telah ditetapkan didalam APBD 2018.

"Saya mempertanyakan kenapa dana anggaran untuk bantuan pembangunan sekolah DDI yang sudah disahkan di APBD tahun 2017 harus dilaksanakan bukan dihilangkan," kata Asri ketika ditemui usai pertemuan pembahasan jadwal Bamus di hotel Grand Tembaga, Selasa (27/11).

Menurutnya, kenapa anggaran tersebut sudah diakomodir didalam APBD Mimika namun tidak terealisasi pada tahun ini. Kondisi yang terjadi merupakan ketidakadilan bagi pembangunan sekolah muslim dan anggaran yang dialokasikan juga tidak mencapai miliaran rupiah.

"Kenapa dihilangkan sedangkan itu sudah menjadi APBD, apa alasannya sampai dibilang, bagi saya ini suatu ketidak adilan dimana anggaran itu cuma 530 juta yang hanya sedikit sekali untuk umat Islam," terangnya.

Oleh sebab itu dirinya meminta penjelasan dari Jadi adil terkait pembangunan gedung sekolah di SD DDI yang tidak ada, padahal pengusulan pembangunan dua ruang sekolah tersebut berdasarkan Pokir dari DPRD Mimika dan UU mengamanatkannya.

"Saya mau tanya Kadisdik  apa alasan anda menghilangkan pikir saya, padahal ini satu-satunua Pokir saya berdasar UU yang mengamanatkan," ungkapnya.

Sementara itu terkait koordinasi dengan Kadisdik. Kata Asri dirinya sudah berusaha untuk berkoordinasi via telpon namum tidak pernah masuk, sehingga belum ada koordinasi antara dirinya dengan Kadisdik.

"Kita telpon tapi dia tidak angkat, saya juga baru mengetahui kemarin ada daei salah satu pengurus DDI yang sampaikan kepada saya bahwa bantuan untuk pembangunan dua kelas itu tidak ada makanya saya kaget," Katanya. (Ricky Lodar)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi I DPR Papua bersama Panitia HUT Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) ke 1 Kota Jayapura menggelar Hearing Publik, terkait kilas balik jalannya Perda Larangan Miras Nomor 15 tahun 2013 dan pentingnya ada tempat rehabilitasi bagi pecandu miras dan narkoba di Provinsi Papua, yang berlangsung di Hotel Horison Jayapura, Jumat (16/11).

Bahkan, dari hasil kegiatan Hearing Publik Komisi I DPR Papua dan HUT Solidaritas Anti Miras dan Narkoba Kota Jayapura, tampaknya menyepakati Pelarangan Minuman Keras di Tanah Papua.

Hadir dalam kegiatan itu, Asisten I Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long didamping anggota Komisi I masing-masing Fery Omaleng, John Wilil, Orgenes Wanimbo, perwakilan BNN Provinsi Papua dan Ketua SAMN Kota Kayapura, Anias Lengka.

Asisten I Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH menegaskan, jika di suatu daerah peraturan daerah itu lebih tinggi dari peraturan segalanya. Perda yang dirancang oleh pemerintah bersama DPR itu sesuai UU Nomor 23 tahun 2015 pasal 65.

"Dengan demikian perdasus yang kita buat tentang pelarangan Miras tetap berlaku di Provinsi Papua," tegas Doren Wakerkwa usai menjadi narasumber dalam acara tersebut.

Untuk itu, Doren Wakerkwa yang juga menjabat Plt Kepala Satpol PP Provinsi Papua ini meminta peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan minuman keras yang terkait dengan pengendalian di daerah agar segera dilakukan rasionalisasi.

"Jadi, terkait Perpres 74 khusus di Provinsi Papua, maka yang ada di kabupaten/kota itu segera direvisi, karena kita tidak lakukan pengendalian di sini, tapi pelarangan," jelasnya.

Sebab, jika untuk pengendalian miras, Doren menilai bahwa hal itu tidak bisa dilakukan di Provinsi Papua, bahkan terkesan sudah amburadul.

"Jika ada kabupaten/kota yang dia tetap pada peraturan daerah menyangkut pengendalian masih ada, sekarang anda bagi miras ke distrik-distrik itu berapa pengaturannya. Tapi, jika di provinsi itu sudah tidak seperti itu, maka ini sudah amburadul miras ini. Karena ada milo dan minuman oplosan lainnya, sehingga miras dia berjamur dimana-mana, dari toko-toko maupun di kios-kios menjual hingga ini tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kendalikan," paparnya.

Apalagi, kata Doren, Gubernur juga sudah mengeluarkan sikap bahwa Papua sudah darurat sipil supaya rakyatnya tidak jadi korban dan meninggal akibat miras, makanya harus dilarang dengan dasar UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, karena UU itu lebih tinggi dibawah UU Dasar.

Dikatakan, Gubernur Papua sudah menyatakan jika Perda Larangan Miras ini, karena darurat sipil rakyat Papua, akibat banyak rakyat Papua yang meninggal akibat miras, sehingga tentu saja tidak ada seorang pemimpin yang ingin rakyatnya meninggal akibat miras.

"Jika gubernur mengeluarkan satu kebijakan menyangkut pelarangan, maka semua kabupaten/kota wajib melaksanakan itu, karena ini sinergitas, komitmen kita dan konsisten kita sebagai seorang penyelenggara negara," tandas Doren

Masih ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, jika Perda Larangan Miras itu, bertujuan melindungi rakyat Papua.

"Jadi, tidak ada toleransi lagi, karena kita tahu banyak hal yang terjadi, baik kecelakaan, KDRT, perkelahian, pembunuhan, pemerkosaan. Itu 90 persen diakibatkan karena miras," beber Along, sapaan akrab politisi Partai Golkar ini.

Oleh karena itu, kata Along, Pemerintah dan DPR Papua dan juga seluruh masyarakat yang ada di Papua ini harus mendukung Perda Larangan Miras ini.

Bahkan, legislator Papua ini juga meminta agar kepada mereka yang belum sadar, agar jangan hanya mencari kekayaan atau memperkaya diri, jangan hanya semata mata mencari keuntungan di tanah Papua ini melalui miras.

"Tetapi lihatlah apa esensinya dari menjual minuman terus. kamu  bisa mendapatkan keuntungan, tetapi kamu pasti akan ditolak dalam kerajaan surga. Itu sudah pasti, karena itu menurut ajaran dan keyakinan saya sebagai orang Kristiani," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya minta agar Perda Larangan Miras ini, diikuti oleh semua kabupaten/kota di Provinsi Papua. Tidak ada alasan tidak, karena ini semata mata demi keselamatan rakyat Papua.

Apalagi kata Along,  untuk rehabilitasi akibat kecanduan miras dan narkoba di Papua belum ada, sehingga Komisi I DPR Papua akan mendorong supaya pemerintah juga memberikan fasilitas tempat hak tanah ulayat yang bisa dipakai untuk dibangun sebuah gedung atau sebagai sarana prasarana untuk rehabilitasi dari korban miras dan narkoba.

"Kami juga akan sampaikan resmi agar Pemprov Papua menyiapkan lahan agar BNN bisa membangun tempat rehabilitasi bagi pecandu miras dan narkoba," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Anti Miras dan Narkoba Kota Jayapura, Anias Lengka mengapresiasi hearing publik ini, yang mendukung rangkaian HUT SAMN Kota Jayapura yang pertama.

Yang jelas, lanjut Anias, pihaknya akan terus mendorong agar pelaksanaan Perda Larangan Miras itu, dapat berlaku di seluruh Tanah Papua.

"Meski tidak ada bantuan, kami terus sosialisasi dan edukasi ke masyarakat soal larangan miras ini.

Meski untuk menyadarkan orang itu tidak segampang membalikkan telapak tangan, karena itu semua butuh kesabaran," imbuh Anias Lengka. (DiskominfoPapua)

BANDUNG, LELEMUKU.COM - Komandan Distrik Militer (Dandim) 1507 Saumlaki,  Letkol.Inf. Rahmat Saerodin menghadiri kegiatan Apel Komandan Resor Militer (Danrem) dan Dandim Terpusat di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) Kodiklatad Jln Supratman No 50 Bandung dari tanggal 26 sampai 28 November 2018 .

Dikatakan sebanyak 430 orang pejabat Danrem dan Dandim serta para asisten teritorial dari seluruh Indonesia ini berkumpul guna meningkatkan kualitas pengabdian Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) sehingga ketika kembali ke Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) masing-masing, para pemimpin ini lebih sigap lagi.

"Kegiatan apel Danrem dan Dandim Terpusat tahun 2018 ini sebagai salah satu upaya untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas Apkowilmelalui kegiatan Binter TNI AD yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat," ujar dia kepada Lelemuku pada Selasa (27/11).

Rahmad menyatakan kegiatan yang mengusung tema "Meningkatkan Profesionalisme Aparat Komando Kewilayahan Untuk Mensukseskan Pemilu Tahun 2019" ini juga guna memperkuat kesatuan pemahaman dan pola pikir dalam tubuh TNI-AD agar lebih tegas untuk netral dalam memposisikan diri selama dua agenda besar pada pesta politik tahun 2019 nanti yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Menjelang Pemilu 2019, TNI AD mengantisipasi dan mewaspadai kerawanan-kerawanan di beberapa daerah yang berpotensi terjadinya konflik horizontal. TNI berkomitmen untuk tetap netral dalam pemilu," ujar dia.

Dibeberkan kegiatan apel yang dibuka langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada  Senin (26/11) ini mendatangkan penceramah dari berbagai pejabat tinggi negara, diantaranya: Panglima TNI membahas tentang "Kebijakan TNI di bidang teritorial"; Kasad membahas tentang "Kebijakan TNI AD bidang teritorial mendukung pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019"; Ketua KPU Pusat tentang "Tahap-tahap penyelenggaraan Pemilu tahun 2019."

Selanjutnya, Kapolri membahas tentang "Sinergitas TNI dan Polri daqlam penanganan konflik di wilayah"; Wakasad membahas tentang "Kebijakan strategi TNI AD membangun sinergitas Satkowil, Polri dan Pemda dalam memelihara situasi kondusif tahun 2019"; Mendagri membahas tentang "Peran TNI dalam mewujudkan sinergi aparat pemerintah dan Polri dalam memelihara sutuasi kondusif pada Pemilu tahun 2019."

Kemudian Menko Kemaritiman membahas tentang "Peran TNI AD dalam mendukung tugas-tugas kemaritiman guna men jaga stabilitas nasional yang kondusif"; Menko Polhukam RI membahas tentang "Peran TNI dan sinergitas aparat pemerintah penegak hukum guna mensukseskan Pemilu tahun 2019";  Mentan RI tentang "Evaluasi kerja sama Kementan dengan TNI AD dalam mewujudkan swasembada pangan."

Serta Kepala Bais TNI membahas tentang "Perkembangan lingkungan strategis dan kemungkinan ancaman yang dihadapitahun 2018/2019"; Menhan RI membahas tentang "Kebijakan dan strategi pertahanan negara menyikapi ancaman global"; Kepala BNN membahas tentang "Mencegah, memberantas peredaran Narkoba dalam menyelamatkan generasi bangsa"; dan Aster Kasad membahas tentang "Kerja sama TNI AD dengan berbagai Kementerian RI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat."

Selain itu diberikan juga penghargaan kepada pemenang Lomba Karya Tulis Teritorial TA golongan Pamen dan Pama sejajaran TNI AD dan Studi Kasus terkait Konfik Papua oleh Danrem 173/PVB Brigjen TNI Sudaryanto.

Serta dua Diskusi Panel dengan materi pertama "Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami Palu" oleh Kepala BNPB, Laks Muda TNI (Purn) Willem Rampangilei, Gubernur Sulteng Longki Djanggola, Danrem 132/TDL Koloner Inf Agus Sasmita dan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar; dan materi kedua "Terrorisme/ Radikalisme Surabaya" oleh Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius dan Danrem 084/BJ Kolonel Inf. Sudaryanto. (Albert Batlayeri)

ABEPANTAI, LELEMUKU.COM - Satuan Petugas Perbatasan (Satgas) Pamtas Yonif Para Raider 328/Dirgahayu Pos Nafri langsung berbaur dengan masyarakat sekitar yang dipimpin oleh Komandan Pos Nafri, Letda Inf Muhamad Deki Eka Putra. Hal ini nampak dari keikutsertaan Personil Pos Nafri dalam kerja bakti bersama pembangunan/renovasi salah satu masjid tertua, Masjid Jami Al – Fatah Abepantai, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Senin, (26/11).

Disela kegiatan pokok yaitu Pamtas, Satgas Yonif Para Raider 328/Dirgahayu bekerjasama dengan harapan dapat mempererat hubungan baik antara anggota Pos Nafri dan warga Abepantai khususnya pengurus Masjid Jami Al Fatah Abepantai.

"Kami memang baru bertugas, jadi kami tak menutup diri juga sama warga di sekitar, intinya kami ingin juga membantu dan terlibat dalam pembangunan Masjid Abepantai," jelasnya.

Pembangunan Masjid Abepantai memang sudah berjalan dua bulan lebih. Keterlibatan Pos Nafri Satgas Pamtas Yonif PR 328/Dgh dalam renovasi Masjid ini merupakan kegiatan Pembinaan Teritorial dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat di tanah Papua, sehingga dapat mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat, karena Rakyat adalah Ibu Kandung TNI.

Hal ini mendapat apresiasi dari Ketua Pengurus Masjid Jami Al Fatah Abepantai La Mochtar Unu S. Sos, M. Si. Kata Mochtar, Pos Nafri dari Satgas 328 juga menjadi sejarah pembangunan salah satu masjid pertama di Kota Jayapura. Selaku pengurus Masjid beliau menyampaikan apresiasi yang baik akan terlibatnya Pos Nafri dalam renovasi Mesjid.

"Masjid ini merupakan salah satu masjid pertama di Kota Jayapura, punya andil dalam masuknya Islam di Jayapura khususnya Abepantai, hanya memang perlu dikaji kembali," ujar Mochtar.

Diawali dengan hubungan baik ini, warga sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan anggota Pos Nafri.

"Hubungan sebelumnya (Satgas 501-Red) terjalin dengan sangat baik, untuk itu kami harapkan hubungan dengan Pos Nafri dari Satgas 328 ini juga dapat berjalan baik hingga akhir penugasan mereka," ungkap Mochtar. (Pendam17)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, S.I.P., diwakili Irdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Joko Hadi Susilo memimpin upacara penerimaan dan pelepasan Satgas Paskhas TNI AU BKO Kodam XVII/Cenderawasih di lapangan Frans Kaisiepo Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa, (17/11).

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Irdam XVII/Cenderawasih, selaku Pangkoops TNI Papua saya mengucapkan selamat datang kepada personel Paskhas baru di Bumi Cenderawasih.

"Perlu diketahui bahwa kondisi Geografis Wilayah Papua kontur medannya sangat bervariasi terdiri dari pegunungan terjal dan lembah yang curam, serta tidak tersedia transporasi darat sehingga sangat tergantung kepada Transportasi Udara," ujarnya dalam amanat Pangdam.

Sehubungan hal tersebut maka peran bandara di daerah pedalaman sangat vital bagi masyarakat untuk kepentingan ekonomi, pemerintahan dan aktifitas sosial.

"Oleh karena itu, kehadiran kalian sebagai satuan pengamanan bandara sangat diperlukan guna menjamin rasa aman seluruh aktivitas penerbangan udara di wilayah Papua," jelasnya.

Sementara itu dalam amanatnya yang dibacakan oleh Irdam XVII/Cenderawasih, Pangdam mengharapkan kepada personel Paskhas baru agar senantiasa mencermati lingkungan di daerah penugasan, lakukan langkah-langkah deteksi dan cegah dini kemungkinan terjadinya gangguan sabotase maupun teror terhadap sarana, prasarana bandara dan penerbangan.

Selain upacara penerimaan personel Satgas Paskhas baru, pada kesempatan ini, Irdam XVII/Cenderawsih melepas Satgas Paskhas TNI AU yang purna tugas.

"Selaku Pangdam XVII/Cenderawasih dan Pangkoops saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tulus atas dedikasi dalam pengabdian yang telah diberikan selama penugasan di wilayah Papua. Serta mampu berinteraksi dengan baik bersama masyarakat, sehingga terwujud situasi aman dan kondusif. Jadikan pengalaman tugas di wilayah Papua dan hendaknya dapat dijadikan sebagai bekal untuk menghadapi tugas-tugas dimasa mendatang," harap dia.

Turut hadir dalam upacara penerimaan dan pelepasan Satgas Paskhas TNI AU BKO Kodam XVII/Cenderawasih para pejabat TNI-Polri, para Kabalakdam XVII/Cenderawasih, dan Komandan beserta personel Paskhas TNI AU. (Pendam17)

WAISAI, LELEMUKU.COM - Bupati Kabupaten Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE atau biasa disapa AFU memimpin ucapara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2018  yang berlangsung di Pantai Waisai Torang Cinta, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat pada Senin (26/11).

Bupati AFU, saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy mengatakan walaupun teknologi informasi berkembang dengan cepat dan sumber-sumber belajar begitu muda diperoleh peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan kemajuan teknologo tersebut.

"Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi setiap peserta didiknya oleh sebab itu profesi guru sangat lekat integritas dan kepribadian," ungkap dia.

Lebih lanjut dikatakan ada tiga ciri guru profesional. Pertama, guru yang telah memenuhi kompetisi dan keahlian inti sebagai pendidik. Kedua, guru yang profesional hendaklah mampu membangun kesejawatan, dan ketiga, guru yang profesional hendaknya mampu merawat jiwa sosialnya.

"Untuk itu marilah kita jadikan Hari Guru Nasional ini sebagai semangat untuk terus membangun peradaban bangsa sehingga Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya, cerdas bermutu dan berkarakter serta mampu bersaing dalam kancah pergaulan global," ujar AFU saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam sambutannnya meminta kepada bapak dan ibu guru untuk memelihara dan mengembangkan jati diri serta membentuk karakter generasi penerus bangsa agar bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan penuh toleransi. 

"Marilah kita bergandeng tangan menunaikan tugas mulia ini, dipundak bapak dan ibu guru kami gantungkan masa depan bangsa ini," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagaimana yang dibacakan Bupati Raja Ampat.

Upacara Hari Guru Nasional di Raja Ampat ini dihadiri Wakil Bupati, Manuel Piter Urbinas, S.Pi, M.Si, Kapolres Raja Ampat, AKBP. Edy Setyanto Erning W.SIK,  Wakil Ketua DPRD Raja Ampat, Yuliana Mansawan, SE, pejabat eselon II, ASN dan insan pendidik di Raja Ampat. (DiskominfoRajaAmpat)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Menjelang Hari Kesatuan Gerakan PKK ke - 46 dan Jambore Kader PKK tahun 2018, Ketua TP PKK Kabupaten Joice Fatlolon melakukan kunjungan langsung ke Rutan Saumlaki. ( 26/11).

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat kondisi dan perkembangan warga binaan yang berjumlah  131 orang, 2 diantaranya  wanita dan 129 pria, sementara jumlah pegawai pada Rutan Saumlaki sebanyak 31 pegawai pada  lokasi bangunan baru yang beralamat di Ukurlaran Saumlaki.

Dalam kunjungan tersebut Bupati bersama Ketua TP PKK bersama jajaran Tim PKK terlihat disambut hangat  oleh Kepala Rutan Cabang Saumlaki Meky Patty bersama seluruh jajaran dan  warga binaan Rutan Saumlaki.

Sambutan hangat tersebut Kepala Rutan Cabang Saumlaki Meky Patty menyampaikan Kondisi terkini warga binaan pada Rutan Cab. Saumlaki dalam kondisi baik dan aman, pada tahun 2019 Rutan Saumlaki akan beralih status menjadi Rutan kelas III Saumlaki

"ini berarti akan ada penambahan empat pejabat yang baru dan direncanakan akan ada penambahan untuk kouta tes pada Kemenpolhukan 10 untuk Rutan Saumlaki, sehingga jumlah pegawai  tahun 2019 akan berjumlah 41 orang,  "ujarnya.

Sementara itu Ketua TP PKK Kabupaten Maluku Tenggara Barat Joice Fatlolon dalam arahannya mengatakan, warga Rutan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaspisahkan  dari masyarakat Kabupaten  Maluku Tenggara Barat.

" untuk itu kami juga merasa satu tanggungjawab dari kami Tim Penggerak PKK untuk melakukan kunjungan,  walaupun di Rutan ini terlihat banyak kaum laki-laki, namun perempuan dan laki-laki secara kodratnya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, " katanya.

Dikatakan,  ditahun 2019 nanti, pihaknya akan melakukan kunjungan secara rutin di Rutan Saumlaki, karena diakui Rutan Saumaki dalam perkembangannya kurang mendapat kunjungan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah maupuan Instansi lainnya di Kabupaten tersebut.

Bupati Maluku Tenggara Petrus Fatlolon yang turut menyempatkan waktu dalam kunjungan tersebut mengatakan warga binaan merupakan warga dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. "  Pemerintah daerah tidak menganggap Bapak/Ibu sebagai warga yang terpingggirkan, tetapi merupakan bagian dari tangguungjawab Pemerintah daerah. Karena itu Pemerintah Daerah wajib untuk harus memberikan perhatian, " Ujarnya.

Perhatian yang dimaksudkan Fatlolon, ditahun 2019 nanti, Pemerintah Daerah akan membantu berbagai fasilitas bagi para warga binaan yang memiliki keahlian, sehingga akan tampil sebagai filter-filter, tokoh-tokoh pembangunan di sejumlah Bidang, baik bidang pertukangan, pertanian dan bidang –bidang -lainnya.

" apa yang dibutuhkan akan kita bantu di tahun anggaran 2019, "  uangkapnya. Sementara terkait proses peningkatan status Cabang Rutan menjadi Rutan kelas III, Bupati mengatakan, Pemerintah daerah akan memberikan dukungan terhadap pengembangan Rutan termasuk dukungan pembebasan lahan.

" kami mendukung,  sekiranya dibutuhkan dukungan tertulis atau sarana-prasarana lain atau pengembangan wilayah ini supaya lebih besar dan butuh pembebasan lahan, itu merupakan tanggungjawab Pemerintah daerah, silakan dikembangkan, Pemerintah daerah akan mendukung penuh, " ungkapnya.

Selain itu Bupati juga memberikan apresisasi kepada TP PKK Kabupaten MTB yang telah mendukung program pemerintah Daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan saat ini. Usai kunjungan Bupati, dilanjutkan dengan Ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Edwin Matatula dan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan yang diserahkan oleh ibu Kt TP PKK Kab.MTB kepada Kepala Rutan cabang Saumlaki.

Turut hadir dalam kegiatan dimaksud, Asisten II Bidang Ekonomi Kemasyarakatan Setda MTB, Kadis Satpol PP Kab.MTB, Kabag Humas, Ketua Klasis Tanimbar Selatan, Pdt.Edwin Matatula dan seluruh pengurus TP PKK Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (DiskominfoMTB)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar seminar sehari, bertempat di Auditorium lantai 4 Kantor Bupati, Rabu (22/11).

Seminar yang digelar tersebut menghadirkan sejumlah dokter spesialis dari RSAB Harapan Kita Jakarta sebagai pembicara sekaligus narasumber dengan  melibatkan para bidan dan mahasiswa kebidanan di Saumlaki.

Pembicara seminar sehari oleh dr. R. Anna Tjandrajani SpA. (K). MPH dijumpai usai kegiatan mengatakan, seminar sehari yang digelar bertujuan untuk saling bertukar pengalaman tentang ilmu  pengetahuan di bidang kesehatan.

"Sebetulnya program ini sudah dirintis sejak tahun 2011, kita sudah berkunjung ke beberapa Daerah dan untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini yang ke tiga dengan tujuan utamanya adalah sharing untuk update bagaimana menangani suatu kasus atau penambahan pengetahuan oleh petugas kesehatan secara umum," ujarnya.

Ia mengakui, letak geografis di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta biaya transportasi juga menjadi pertimbangan dalam menimbah ilmu di Jakarta.

"Kalau di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini cukup luas, kemudian daerahnya sulit terjangkau, secara transportasi biayanya cukup tinggi kalau semua orang harus  pergi ke pusat tertentu, karena itu kita berusaha menyempatkan diri untuk sharing ke daerah," cetusnya.

Selanjutnya, dikatakan, kualitas anak perlu menjadi perhatian bangsa sehingga  menjadi tunas bangsa yang berkualitas dan kelak menjadi cikal bakal pemimpin bangsa yang sehat.

"Mungkin diantara bayi-bayi dan anak-anak di Saumlaki yang kita selamatkan akan   menjadi cikal bakal pemimpin bangsa. Jadi kita tidak bisa membedakan daerah mana yang tidak ditangani. Prinsipnya adalah kita menciptakan Indonesia sehat, menciptkan tunas bangsa yang berkualitas, tumbuhkembangnya optimal itu tujuan, " tambahnya 

Ia berharap, melalui seminar sehari tersebut dapat memberikan manfaat bagi para bidan untuk memiliki pengetahuan dan penilaian klinis dalam menangani kasus-kasus pediatric. Sementara itu Ketua Ikatan Bidan Kabupaten MTB Ibu Tabita Malisngorar, S.Sos  dalam laporannya mengatakan, angka kematian Bayi/Balita merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kematian Bayi/Balita adalah dengan pelayanan kesehatan balita yang paripurna.

"Dengan demikian petugas kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal. Kunci pokok dalam mengoptimalkan efesiensi layanan, salah satunya adalah dengan menggunakan sumber daya yang ada, karena melalui pelayanan, masyarakat kita berusaha untuk meningkatkan produktifitas dalam melayani semaksimal mungkin, " lanjutnya.

Seminar sehari itu mengadirkan beberapa narasumber masing-masing : dr. Syarif Rohimi, SpA (K). dr. Fajar Subroto, SpA, (K). dr. Firmansyah Chatab, SpA (K). dan dr. Adityah Suryansyah, SpA (K). Dan dr. R. Anna Tjandrajani SpA. (K). MPH dengan materi : Mengenal Kelainan Jantung pada Bayi dan Anak, Tatalaksana Perdarahan Saluran Cerna pada Bayi dan Anak, Tatalaksana Terkini kelainan Respirasi pada Anak dan Pencegahan Stunting dan tatalaksananya. (DiskominfoMTB)

BULA, LELEMUKU.COM - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku menggelar Grand Launching Produk Solid Produk Unggulan Daerah dan Inovasi Umbi-umbian untuk Ketahanan Pangan Kabupaten SBT tahun 2018 di halaman depan kantor Bupati Senin, (26/11).

Launching yang digelar bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Kabupaten yang bertajuk Ita wotu Nusa tersebut dan menjawab visi dan misi Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Fachri Husni Alkatiri.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan SBT MIrna Wati Derlen, Pimpinan OPD lingkup Kabupaten SBT, Pelaksana Proyek FoodSTAR+ Asia Pusat Penelitian Tanaman Tropis, Wakapolres, Peserta Farmer Business School, Tim Solid Kabupaten SBT.

Kegiatan tersebut sebagai langkah agar pangan di kabupaten SBT menjadi lebih baik dan menampilkan berbagai macam makanan dan minuman dari berbagai kecamatan yang ada di daerah itu, kegiatan tersebut di buka oleh Wakil Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri di tandai dengan pelepasan balon dan pemotongan pita di dampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan SBT Mirna Wati Derlen dan Tim International Potato Center Arma Burtuso dari Filipina.

Mewakili Tim Pelaksana proyek FoodSTAR+ Asia Pusat Penelitian Tanaman Tropis (CIAT) Indonesia dan Internasional Patato Center (CIP) Filipina Arma Burtuso dalam sambutanya menyampaikan Pada dasarnya FoodSTAR ini adalah suatu kerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan di Seram Bagian Timur dengan Solid, di Indonesia FoodSTAR bekerja sama dengan lima negara di Vietnam, Filipina, India, kemudian di Indonesia dengan Solid di Halmahera Selatan, Maluku Utara dan juga Kabupaten SBT di Provinsi Maluku.

"Sedikit penjelasan tentang kegiatan FoodSTAR+ Farmar Business School dan sekolah lapang wira usaha tani ini adalah suatu kegiatan belajar aksi yang partisipatif untuk melibatkan para petanib dengan kegiatan pemasaran atau kegiatan mata rantai komoditas di daerah," kata wanita asal Filipina tersebut.

Sementara itu Wakil Bupati Fachri Husni Alkatiri dalam sambutanya menyampaikan Sebagai sebuah bentuk tanggung jawab moral dalam membangun masyarakat di Kabupaten SBT, melalui revitalisasi produk-produk masyarakat dengan kearifanlokalnya menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing.

"Hal ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SBT masa bakti 2016-2021 yaitu terwujudnya Seram Bagian timur yang sejahtera,mandiri dan berdaya saing berbasis sumber daya lokal dengan mengembangkan aktifitas ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan dan kelembagaan di daerah pedesaan," kata Wakil Bupati.

Dikatakanya, Dengan telah di terbitnya regulasi berupa intruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang penggunaan produk lokal minyak goreng minlen di lingkungan pemerintah Kabupaten SBT menandai telah di revitalisasinya produk-produk solid menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing telah di pasarkan sangatlah penting untuk keberlanjutan usaha dan kepastian pasar.

"Diharapkan akan semakin memacu tumbuh dan berkembangnya usaha kecil sehingga perputaran ekonomi semakin di rasakan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten SBT," terang Alkatiri.

Lebih lanjut dikatakan Wakil Bupati, pada kesempatan ini akan di perkenalkan inovasi umbi-umbian Kementrian IFAD Solid melalui proyek foodstar Asia dibawah koordinasi International Potato Center (CIP) bekerja sama dengan Pusat penelitian pertanian Tropis (CIAT).

"Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui promosi umbi-umbian terutama ubi jalar dan ubi kayu kuning yang memiliki kandungan nutrisi tinggi," ujar Alkatiri.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri menyampaikan apresiasinya kepada reformer proyek perubahan PIM II, Mirnawati Derlen yang telah mengangkat tema Produk Solid Produk Unggulan daerah Kabupaten SBT. (HumasSBT)

PIRU, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Papua menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari Guru Nasional yang ke 73 Tahun di halaman upacara kantor Bupati Seram Bagian Barat.

Turut hadir pada upacara tersebut, Wakil Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina, SE, M.Si yang bertindak selaku inspektur upacara, Forkopinda, tokoh agama, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta para siswa SD sampai SMA yang berada di kota Piru dan sekitarnya.

Wakil Bupati SBB, Timotius Akerina, SE, dalam sambutannya ketika membaca Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Tema Hari Guru Nasional tahun 2018 adalah "Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pendidikan Abad XXI". Tema tersebut dipilih mengingat tantangan pendidikan di abad XII semakin berat.

"Hal ini meniscayakan peningkatan profesionalisme menyangkut sikap mental dan komitmen para guru untuk selalu meningkatkan kualitas agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman," kata dia.

Menurut Akerina, saat ini kurang bijak rasanya jika semua pihak hanya menyalahkan dahsyatnya perkembangan teknologi informasi.

"Kita harus mampu mengarahkannya menjadi potensi positif alih-alih terkena dampak negatifnya. Terlebih pada tahun 2019 yang akan datang, penetrasi revolusi industri keempat tersebut akan masuk semakin dalam ke berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan," ujar dia.

Oleh sebab itu, menurut Wabup peningkatan profesionalisme guru menjadi penting karena hal itu merupakan salah satu syarat utama dalam perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter serta menguasai kecakapan abad XII yang dibutuhkan oleh setiap peserta didik. (HumasSBB)

BOBONG, LELEMUKU.COM - Bupati Pulau Taliabu, Hi. Aliong Mus mensyukuri telah tercapainya kata sepakat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019 bersama DPRD Pulau Taliabu.

Namun dirinya mengingatkan, itu tidak mudah di tengah sedang kencangnya ikat pinggang anggaran. Maka dirinya langsung memimpin langsung rapat evaluasi terhadap kegiatan pembangunan 2018 dan 2019.

Pada kesempatan itu, Bupati mengingatkan jajarannya agar lebih disiplin dalam administrasi maupun pengelolaan keuangan. Sambil tidak lupa, pembangunan yang sedang berjalan menjelang tutup 2018 ini harus digesa pelaksanaannya. Karena 2019 sudah di depan mata.

"Kita berharap semua satker dapat berfikir dengan mengedepankan program yang dapat memberikan perubahan Pulau Taliabu dan bagi masyarakat Pulau Taliabu," katanya.

Anggaran besar ini lanjutnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat serta memberikan kemajuan bagi daerah.

"Alhamdulillah kita telah melakukan penandatanganan MoU terhadap anggaran dan belanja dengan penandatanganan KUA PPAS di DPRD Pulau Taliabu Rp 656.437 Miliar. Disiplin administrasi dan administrasi keuangan harus dijaga," terangnya.

Bupati menekankan disiplin administrasi dan disiplim pengelolaan keuangan. Karena disiplin itulah pemkab masih dipercaya mengelola keuangan cukup besar dan meningkat pada tahun depan.

"Kita berharap Pulau Taliabu makin maju dan masyarakat sejahtera, itulah cita-cita kita," sebut Bupati.

Untuk diketahui Anggaran APBD Pulau Taliabu pada Tahun 2019 sebesar Rp 656.437 Miliar dengan PAD sebesar Rp 43.5 Miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp 514.7 Miliar dan dana lain-lainnya sebesar Rp 98.2 Miliar. Untuk sisi belanja sebesar Rp 701.437 Miliar dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 188.9 Miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp 512.5 Miliar. (HumasPulauTaliabu)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menyikapi penolakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH terhadap proposal PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI), Pememerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder terkait membahas penyertaan 10 persen saham Papua di Freeport.

Hal itu dikatakan Sekda Papua TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi dalam arahannya pada apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (26/11).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua menolak BUMD bentukan Inalum yang belakangan diketahui sudah dimiliki oleh PTFI.

BUMD itu, menjadi salah satu poin yang ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe, menanggapi beberapa keterangan yang termuat dalam proposal yang diajukan Inalum, terkait dengan divestasi 51 persen saham Freeport.

"Perusahan PT. Indocopper Investama itukan sebelumnya dimiliki Aburizal Bakri yang kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia, sehingga jika Inalum menyodorkan proposal itu, maka sudah tak sesuai kesepakatan sebelumnya," terang Gubernur Lukas Enembe.

Untuk itu, Sekda Hery Dosinaen meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi diminta mendukung penuh keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe, terkait penolakan proposal Inalum untuk divestasi saham Freeport Indonesia.

"Sebab, cukup masa lalu jadi catatan penting bagi kami di Papua. Karenanya saya harap semua ASN mendukung penuh keputusan Gubernur. Karena bumi Papua dibabat habis seolah-olah ada penjajahan diatas bumi kita," tandasnya.

Sekda mengakui, pihaknya belum lama ini telah memimpin tim untuk bertemu Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Inalum guna membahas mengenai pembentukan BUMD yang nantinya mengelola 10 saham Provinsi Papua di Freeport itu.

Pertemuan lanjutan pun diselenggarakan di Kabupaten Mimika antara Inalum dan kementerian bersama Gubernur dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng baru-baru ini, sehingga muncul penolakan itu. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengkonfirmasi belum mendapat undangan dari Kemenpan RB terkait pembahasan perekrutan CPNS 2018. Pihaknya pun berinisiatif untuk mengkoordinasikan hal itu dengan Kemenpan RB dalam waktu dekat, sebab waktu efektif penyelenggaraan pemerintahan di 2018 tinggal sebulan.

"Sampai hari ini kami menunggu dari Kemenpan RB yang akan bertemu dengan Sekda maupun Kepala BKD se-Papua. Tapi kalau ternyata harus dari kami yang proaktif maka akan kita respon segera. Memang kita sampai saat ini belum mendapat surat resmi dari kementerian yang menyebut kalau menunggu pembahasan dari Papua. Tapi saya segera perintahkan Kepala BKD Papua untuk koordinasi dengan kementerian," terang Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.

Sekda memastikan dalam pekan ini akan mengumpulkan seluruh SKPD terkait untuk supaya bisa segera mengambil langkah. Namun satu hal yang pasti, Pemprov Papua tetap mendorong perekrutan CPNS wajib dengan sistem offline. Sementara kelulusan ditentukan melalui peringkat tertinggi serta kewenangan kepala daerah.

"Sebab kita sudah menduga jika menerapkan sistem online maka akan menyulitkan anak-anak kita di Papua. Saat ini saja coba dilihat, untuk penerimaan secara online banyak sekali yang tidak lulus. Bahkan ada provinsi yang tak lulus sama sekali".

"Setidaknya ini sudah jadi keluhan hampir semua provinsi di Indonesia. Makanya, kita harap hal ini menjadi sebuah pengalaman yang dapat dipetik dan diambil solusi terbaik untuk perekrutan CPNS di masa mendatang," pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa meminta kepastian waktu terkait perekrutan CPNS 2018 di bumi cenderawasih, yang sampai saat ini belum mendapat mendapat "aba-aba" dari Pemerintah Pusat.

Dia mengkhawatirkan kemunculan dampak sosial dari rencana perekrutan CPNS 2018, di provinsi, kabupaten dan kota se-Papua, yang sampai saat ini belum jelas. Apalagi tingkat pencari kerja di Papua masih lebih dominan ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS). (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta agar proaktif dalam melakukan tugas sebagai pelayan masyarakat.

Bahkan, Sekda Hery Dosinaen mengatakan, jika SKP ada hambatan dalam melakukan pelayanan agar segera melakukan koordinasi.

"Saya harap kepada semua SKPD, agar pro aktif dalam melakukan pelayanan. Jika ada hambatan segera laporkan kepada saya untuk mengambil langkah-langkah konkrit," tegas Sekda Hery Dosinaen dalam Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (26/11).

Sebagai ASN, kata Sekda Hery Dosinaen, harus tanggap terhadap semua persoalan, baik itu masalah konteporer.

ASN harus mampu memberikan informasi, pengarahan kepada masyarakat dengan penuh kearifan dan penuh ketegasan agar masyarakat tidak bingung dalam kehidupan bermasyarakat.

"Saya selaku pimpinam birokrasi, saya mengimbau kepada kita semua, mari kita memberikan teladan yang baik kepada seluruh masyarakat baik di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari," katanya.

Ditambahkan, sebagai pelayan masyarakat dengan berbagai program merupakan kesadaran semua pihak dan manjadi tanggung jawab bersama.

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe diminta tak "tutup mata" dengan nasib 8.300 pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak PT. Freeport Indonesia.

Menurut Koordinator Moker Eks Karyawan Freeport Wilayah Papua, Yosepus Talakua, mestinya Gubernur Enembe memberi dukungan penuh dengan menerbitkan keputusan  yang memberi penegasan terhadap surat Dinas Tenaga Kerja Papua.

Dimana isinya menyebut tindakan mogok oleh pekerja adalah sah, kebijakan fourlogh (merumahkan karyawan) tidak ada dalam UU 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta segera pekerjakan kembali 8.300 buruh berikut menyelesaikan hak-haknya.

"Makanya, kami datang ke Kantor Gubernur Papua berharap ada kepedulian dari kepala daerah. Sebab aksi mogok kerja ini sudah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan. Dan dalam surat Dinas Tenaga Kerja apa yang kami lakukan sah".

"Namun sampai surat ini terbit Freeport belum ambil tindakan padahal batas waktu yang diberikan Dinas Tenaga Kerja terhadap pemerintah maupun pihak perusahaan hanya tujuh hari. Namun ini sudah lewat berminggu-minggu belum juga direaliasasi. Inilah kami minta campur tangan gubernur terhadap nasib kami," terang Yosepus, Senin (26/11/), yang bersama ratusan pekerja dan mahasiswa saat menggelar unjuk rasa damai di, Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Sementara para pendemo menyampaikan orasi dengan poster, kayu salib dan keranda mayat bertuliskan "Management Freeport Pembunuh 35 Buruh Mogok, Presdir Freeport Tony Wenas Pembunuh 35 Buruh Mogok", dan "Freeport Indonesia Segera Tanggung Jawab 8300 Buruh Mogok".

Ditempat yang sama, Karateker Ketua SPSI PT. Freeport Indonesia Gibi Kenelak, meminta Gubernur segera ambil tindakan mendorong kepastian bagi 8.300 karyawan Freeport. Sebab persoalan ini, lanjut dia, sudah bergulir kurang lebih 19 bulan.

"Bahkan untuk mencari keadilan ini tidak hanya dilakukan di Papua, tetapi sebagian besar ada di Jakarta dan Timika".

"Lalu mengapa harus mencari keadilan? Karena manajemen Freeport melakukan hal yang semena-mena, yakni melakukan PHK secara sepihak. Kalau mau PHK semestinya Freeport ikut aturan yang ada di negara Indonesia"seru dia.

Pada kesempatan itu, dia memastikan pihaknya dan para eks karyawan akan terus melakukan aksi sampai hak-hak para eks karyawan yang dirumahkan itu bisa diselesaikan. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT PPMA) Papua mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat posisi masyarakat adat menjadi pengelola langsung sumber daya alam yang ada di negeri ini.

Hal demikian bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga mereka sekaligus memastikan kelestarian dan keberlanjutannya hutan yang ada di bumi cenderawasih.

"Sebab Undang-Undang Nomor 21/2001 dibuat dalam semangat afirmasi. Tujuannya supaya ada keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Dimana orang asli Papua sebagai subjek dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat Bumi Cenderawasih untuk terlibat dalam pengelolaan alamnya," terang Koordinator Bidang Kebijakan dan Pendidikan Publik PT PPMA Papua, Nikodemus Wamafma, di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, sebagian besar tahapan dan proses pembangunan yang berjalan di Papua saat ini telah mulai memanfaatkan potensi kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, dirinya mendorong pemerintah provinsi untuk menerbitkan peraturan serta kebijakan terkait dengan pengelolaan kekayaan alam. Hal ini dikarenakan adanya dugaan sepanjang pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), pengelolaan sumber daya alam masih lebih berpihak pada korporasi atau perusahaan.

"Sementara masyarakat adat Papua belum berada di posisi sebagai pelaku dan pengelola langsung dalam memanfaatkan kekayaan alamnya. Makanya kita harap hal ini bisa menjadi pertimbangan dari Pemprov kedepan yang mengedepankan masyarakat adat," terang dia.

Sepakat dengan hal itu, sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Jap Ormuseray menilai masyarakat adat perlu ikut mengawasi ancaman perusakan hutan oleh pihak tertentu. Apalagi akhir-akhir ini, sangat marak ditemukannya kayu ilegal yang diangkut untuk dijual ke luar daerah.

Menurutnya, hasil temuan kayu-kayu ilegal beberapa waktu lalu sudah proses pengamanan barang bukti oleh pihak berwajib untuk selanjutnya dilelang. Kendati demikian, dia berharap kekayaan alam ini kedepan bisa dikelola oleh masyarakat adat secara legal untuk memberikan dampak positif bagi ekonomi mereka. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Papua akan menyelesaikan pembayaran Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini ditegaskan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP, MSi dalam arahannya pada apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (26/11/).

"Meskipun tahun ini ada keterlambatan dalam pembayaran TPP, tetapi hari ini saya perintahkan kepada kepala keuangan dan semua SKPD wajib menyelesaikan pembayaran TPP. Tahun ini semua harus selesai, tidak boleh lagi ada tunggakan," tegas Sekda Hery Dosinaen.

Sebab, kata Sekda Hery Dosinaen, anggaran untuk pembayaran TPP sudah disiapkan. Namun demikian, disiplin ASN harus tetap ditingkatkan, sebab hal itu merupakan kewajiban. "Saya ingatkan disiplin terus ditingkatkan dan menjalankan kewajibannya dalam tugas," katanya.

Pembayaran TPP itu, lanjut Sekda Hery Dosinaen, merupakan bentuk perhatian gubernur kepada ASN dalam meningkatkan kesejahteraan ASN, meskipun tahun ini ada keterlambatan didalam pembayaran TPP.

"Saya kembali ingatkan agar pembayaran TPP menjadi perhatian. Semua kepala SKPD wajib menyelesaikan TPP bagi ASN," tandasnya.

Seperti diketahui penilaian TPP dilihat dari daftar kehadiran dan aktivitas kerja pegawai. Semua hasil penilaian TPP tergantung dari kehadiran pegawai itu sendiri. Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun menyebutkan TPP akan dibayarkan langsung tiga bulan.

"Jadi, untuk triwulan pertama sudah bisa diminta dan SK sudah keluar minggu kemarin" kata Ridwan, Senin 30 April 2018. Berkas yang diajukan SKPD yang bersangkutan tergantung dari tingkat kehadiran pegawai dan aktivitas disiplin pegawai. "Makin rajin pegawai, makin banyak ia memperoleh tunjangan ini," pungkasnya. (DiskominfoPapua)