SAUMLAKI, LELEMUKU.COM –  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang termasuk dalam Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat pada Kamis (27/9).

Dalam sambutan Bupati MTB, Petrus Fatlolon, SH., MH yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Yohanis Batseran, S.Sos mengatakan penyalahgunaan narkoba telah terbukti merusak masa depan bangsa di berbagai negara dimana merusak karakter manusia, fisik dan kesehatan masyarakat serta jangka panjangnya dapat mempengaruhi daya saing dan kemajuan bangsa.

Ia mengungkapkan tingginya jumlah pengguna narkotika di Provinsi Maluku dalam tiga tahun terakhir sebanyak 13. 119 kasus diantaranya di Kepulauan Tanimbar sebanyak 13 kasus dengan 69 barang bukti, bahkan diperkirakan masih banyak yang beredar di kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian dalam pengobatan, rehabilitasi dan sebagainya.

"Disamping itu pemakaian semakin bervariatif, penyebarannyapun mulai meluas, sindikat narkotika semakin piawai dan bahkan penyakit yang menyertainya semakin berbahaya. Melihat gambaran dari kerusakan tersebut, maka kejahatan narkoba dapat kita golongkan dalam kejahatan yang luar biasa dan sangat serius, untuk itu mari nyatakan perang terhadap narkoba," ungkap dia di Gedung Balai Pembinaan Umat (BPU) Sejahtera Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).

Petrus Fatlolon pun mengajak seluruh masyarakat di Bumi Duan Lolat agar bersama-sama menciptakan kondisi yang sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Daerah (Pemda) MTB yaitu "mewujudkan masyarakat Tanimbar yang cerdas, sehat, mandiri dan berwibawa".

"Mari kita semua bersinergi dan berdaya saing dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Tidak ada kenikmatan bagi narkoba yang ada hanyalah sengsara sepanjang hayat," ajak dia.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Petrus Waisama yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba, Kantor Kesbangpol MTB mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memahami terkait penyakit masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan P4GN dan membentuk warga Negara yang cerdas serta sehat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

"Mendukung dan mewujudkan kehidupan generasi muda yang memiliki tujuan serta semangat membangun dan bersih dari praktek penyalahgunaan narkotika serta menyiapkan kader dan calon pimpinan bangsa yang berkompoten," kata dia.

Kegiatan ini melibatkan Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Para Mahasiswa, Siswa-Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP), Yayasan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) serta masyarakat dan relawan.

Kemudian yang menjadi pemateri dalam sosialisari itu adalah Kepala Dinas Kesehatan MTB, dr. Juliana CH. Ratuanak dan Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor (Polres) MTB, Iptu J. Laikyar yang diwakili oleh Kasat I Lidik, Bripka Markus Fatlolon. (Laura Sobuber)

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Thursday's Senate Judiciary Committee hearing on sexual assault allegations against Supreme Court nominee Brett Kavanaugh riveted Washington and the nation with hours of fiery, emotional testimony from the judge and Christine Blasey Ford, the woman accusing him of sexual assault when they were high schoolers. Kavanaugh denied the accusation.

Here are some takeaways from the extraordinary hearing:

How did she do?

Ford gave a soft-spoken and steady account about what she said happened three decades ago in a bedroom at a small gathering of friends. She said she came forward not for political reasons, but because it was her "civic duty."

She described in detail how an inebriated Kavanaugh and another teen, Mark Judge, locked her in a room at a house party as Kavanaugh was grinding and groping her. She said he put his hand over her mouth to muffle her screams, and testified, "I believed he was going to rape me."

The 51-year-old mother of two said the incident was seared into her mind through trauma, while admitting some gaps in her memory around the attack.

Ford, a California psychology professor making her first public remarks about the incident, choked up occasionally describing the alleged attack. Democratic senators questioned her directly, but the 11 Republican members on the committee instead chose to have a female sex crimes prosecutor from Arizona question Ford.

Asked how certain she was that Kavanaugh was her attacker, she declared, "100 percent."

How did he do?

Kavanaugh ditched his prepared remarks and instead issued a blistering statement declaring the confirmation process "a national disgrace."

He strongly denied Ford's allegation, but said he believed she had been the victim of a sexual assault. The father of two daughters said one of his girls said they should "pray for the woman" accusing him.

"That's a lot of wisdom from a 10-year-old," he said, choking up.

Kavanaugh's scorched-earth strategy gave President Donald Trump what he wanted: a nominee willing to fight back aggressively and yield no ground to Democrats. Echoing Ford, he said he was "100 percent certain" he did not commit the assault.

At times, Kavanaugh's frustrations boiled over. When Democratic Sen. Amy Klobuchar of Minnesota asked if he ever drank so much he blacked out, he snapped, "Have you?"

He later apologized.

Moments after the hearing finished, Trump tweeted that Kavanaugh "showed America exactly why I nominated him."

What happened to the prosecutor?

Republicans appointed Arizona sex crimes prosecutor Rachel Mitchell to question Ford, and she led off the questioning of Kavanaugh. Then she quickly faded away.

After Mitchell asked Kavanaugh several detailed questions about Ford's allegations, the GOP senators took matters into their own hands. Sen. Lindsey Graham, R-S.C., led the way with a scorching denunciation of Democrats for raising the allegations against Kavanaugh in the final days of the confirmation process. From there, each GOP senator handled his own questions, while Mitchell sat silently nearby.

Hours earlier, Mitchell opened her questioning of Ford by expressing sympathy for the professor, who said she was "terrified" to testify.

"I just wanted to let you know, I'm very sorry. That's not right," Mitchell said.

As her time for questioning Ford was coming to an end, Mitchell rhetorically asked Ford about the best way to question victims of sex crimes.

"Would you believe me that no study says that this setting in five-minute increments is the way to do that?" Mitchell asked.

What happens next?

Judiciary Committee Republicans are hoping to vote on the confirmation Friday. Sen. Orrin Hatch of Utah, a longtime committee member, said he thinks Kavanaugh will get confirmed by a party-line vote.

Republicans' margin for error in the full Senate is slim. If all Democrats oppose the nomination, just two GOP senators would sink Kavanaugh's confirmation if they were to oppose him as well.

Multiple Republican lawmakers haven't said which way they will vote, including two women with reputations as moderates who have been willing to buck their party: Sens. Susan Collins of Maine and Lisa Murkowski of Alaska.

Graham cautioned them against voting no.

"To my Republican colleagues, if you vote no, you're legitimizing the most despicable thing I have seen in my time in politics," he said. (VOA)

JAKARTA, LELEMUKU.COM  - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, portal sscn.bkn.go.id sudah dapat diakses secara lancar oleh warga yang hendak ikut serta dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 (CPNS 2018) sejak dini hari tadi pukul 00.01 WIB.

Demi mengantisipasi server SSCN overload atau kepenuhan data, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan turut berbagi tips agar calon pelamar mengakses situs tersebut pada sore hingga malam hari dengan rentang waktu antara pukul 16.30-18.30 WIB atau jam 18.30-20.30 WIT.

"Kalau lihat traffic pada 19 September (waktu awal pengumuman formasi CPNS), teman-teman berbondong-bondong akses jam 12.00-15.00 (WIB). Setelah pada give up semua, jam setengah 5 sampai jam setengah 7 (sore) justru yang akses turun 1/10-nya," paparnya di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

"Jadi kalau mau cepat cari lowongan kayak tanggal 19 September 2018 kemarin itu jam setengah 5," Ridwan menambahkan.

Dia pun mengimbau pelamar agar mempersenjatai dirinya dengan koneksi internet cepat untuk mengunjungi situs sscn.bkn.go.id. "Pasti bisa, asalkan memang pakai internet koneksi stabil dan kita sarankan pakai laptop atau desktop," tambahnya.

Selain itu, ia juga mempertegas bahwa server SSCN pada CPNS 2018 ini lebih baik dibanding proses perekrutan abdi negara tahun-tahun sebelumnya.

"Sampai saat ini masih belum tumbang, mudah mudahan enggak terjadi. Perbaikan infrastruktur sudah ada, peningkatan bandwidth sudah ada, kemudian mekanisme berapa banyak visual mesin server juga sudah bertambah dengan kapasitas yang kami prediksi 6-10 juta pelamar," jelasnya.

Ridwan juga memberikan masukan lebih lanjut kepada calon pelamar, agar tidak terburu-buru mendaftar bila secara pilihan jabatan belum pasti.

"Kalau kebetulan instansinya ada ya sudah jangan lama-lama di situ. Oleh karena itu siapkan dulu semuanya, jangan salah upload, kayak misal mau upload foto selfie tapi malah upload transkip nilai. Itu jangan sampai terjadi," tutur dia.

Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 telah dibuka hari ini. Para pelamar bisa mendaftar lewat situs https://sscn.bkn.go.id.

Kadang saat mendaftar satu atau dua masalah bisa terjadi. Masalah pertama ketika koneksi terputus saat mendaftar dan akun tertulis sudah terdaftar ketika telah daftar ulang.

Mengenai hal tersebut, BKN lewat Twitter resminya menyebut bahwa peserta tinggal login saat mendaftar.

"Pagi ini sudah banyak yang bertanya, setelah berhasil daftar kemudian saat mengisi data koneksi gagal. Tapi tidak bisa mendaftar lagi karena akun telah terdaftar."

"Seperti bermain media sosial, kalau sudah mendaftar akun. Apa yg harus dilakukan? apakah daftar lagi atau login?" cuit @BKNgoid, Rabu (26/9/2018).

Masalah lain adalah imbauan agar tidak mendaftar lewat smartphone karena dikhawatirkan terjadi kesalahan memasukkan data. Pemakaian PC atau Laptop pun dianjurkan.

"Paling penting #SobatBKN, Harap mendaftar menggunakan PC/Laptop karena sering terjadi kesalahan input data oleh pelamar jika menggunakan smartphone," lanjut BKN.

Dalam panduan mendaftar SSCN, pendaftar juga telah diingatkan agar membaca ulang sebelum mengirim data mereka.

Di SSCN dan situs instansi yang membuka CPNS juga telah disediakan informasi lengkap mengenai persyaratan, sehingga menjadi tanggung jawab pelamar untuk membaca dengan lengkap. (Liputan6)

MAUMERE, LELEMUKU.COM - Umat Katolik Keuskupan Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kini mendapat Gembala Baru. Pastor Ewaldus Martinus Sedu telah ditahbiskan sebagai Uskup Keuskupan Maumere dengan mengambil motto Duc in Altum atau bertolak lebih dalam.

Upacara Pentahbisan berlangsung di Stadion Gelora Samador Maumere hari ini, Rabu (26/09).  Pastor Ewaldus Martinus Sedu ditahbiskan oleh Uskup Pentahbis Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira. Sebelumnya, Pastor Ewaldus Martinus Sedu ditunjuk Paus Fransiskus sebagai Uskup Keuskupan Maumere pada tanggal 14 Juli 2018.

Hadir dalam pentahbisan ini, Dirjen Bimas Katolik Eusabius Binsasi. Dalam sambutannya,  Eusabius mengungkapkan rasa syukurnya atas tahbisan Uskup Mgr. Ewaldus Martinus Sedu sebagai gembala baru di Keuskupan Maumere.

"Umat bersukacita karena telah lahir seorang pemimpin dan gembala umat yang akan menggembalakan gereja Keuskupan Maumere," ujarnya.

Dirjen mengajak umat untuk berpikir, berefleksi tentang eksistensi Keuskupan Maumere dalam sejarah perkembangan iman Katolik di Kabupaten Sikka dan bagaimana membangun kualitas kehidupan umat beragama di Keuskupan Maumere.

Dalam sejarah perkembangan agama Katolik, Maumere menjadi sebuah wilayah yang tidak luput dari penyebaran agama Katolik. Sejak tahun 1566 diawali dengan dua pastor missionaris ordo Dominikan yang telah meletakkan dasar yang kuat lahirnya Katolik di Maumere.

Saat ini, perkembangan agama Katolik di Keuskupan Maumere begitu pesat. Kehidupan menggereja telah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

"Paroki–paroki bertumbuh cepat. Jumlah umat terus bertambah, pusat-pusat pendidikan calon imam baik seminari menengaah dan seminari tinggi bertumubuh subur. Banyak biara–biara baru jatuh cinta dengan Maumere. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya biara dibangun di Keuskupan Maumere," ungkap Dirjen.

Dirjen berharap, umat Katolik Keuskupan Maumere dibawah gembala Mgr. Ewaldus semakin lebih mantap dalam hidup sebagai umat Allah dan warga bangsa, sehingga orang lain bisa melihat cahaya Kristus yang hidup di tengah umat Keuskupan Maumere. Dirjen juga mengajak umat Katolik di Keuskupan Maumere berefleksi tentang bagaimana hidup di tengah keragaman. Umat Katolik dituntut untuk menghargai kebhinnekaan.

"Saya meyakini bahwa umat Keuskupan Maumere hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Umat Katolik Keuskupan Maumere hendaknya membangun relasi dengan semua komponen masyarakat termasuk yang tidak seiman," ujarnya.

Terkait perkembangan zaman, di mana teknologi semakin berkembang dengan pesat, Dirjen berpesan agar umat Katolik mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Di sisi lain, ketahanan negara juga sedang diuji dengan adanya gejolak radikalisme, terorisme, sikap intoleransi yang masih saja muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Dirjen berharap umat Katolik setia dan taat pada NKRI karena warga gereja adalah bagian dari warga masyarakat Indonesia.

Sebagai instansi pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik senantiasa hadir bersama umat sebagai simbol kehadiran negara. Ditjen Bimas Katolik akan senantiasa memperbaiki kualitas pelayanan guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat/umat Katolik. Ditjen Bimas Katolik akan selalu bergandengan tangan dengan gereja Katolik sebagai mitra, sehingga selalu tercipta kerja sama yang baik dan harmonis demi menciptakan kesejahteraan umum.

Pastor Ewaldus Martinus Sedu lahir pada tanggal 30 Juli 1963 di Bajawa, NTT. Beliau menggantikan Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira. Beliau menyelesaikan studi filsafat dan teologi di Seminari Tinggi Santo Petrus Ritapiret. Ditahbiskan menjadi Imam Keuskupan Agung Ende pada tanggal 7 Juli 1991.

Sebelumnya, Pastor Ewaldus aktif menjadi dosen dan pendamping calon imam diosesan untuk beberapa Keuskupan di Wilayah Provinsi Gerejawi Ende.

Hadir pada kesempatan ini, Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Tokoh Masyarakat Katoli seperti Goris Mere, Johnny G. Plate, Andreas Hugo Pareira, Koplada NTT, Kakanwil NTT, Danramil, Bupati sedaratan Flores dan Kakankemenag sedaratan Flores. (HumasKemenag)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Plt Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan memastikan formasi CPNS Kementerian Agama sudah bisa diakses di Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) BKN mulai 28 September 2018.

Kepastian ini disampaikan M Nur Kholis merespon pertanyaan pelamar yang saat ini belum bisa mengakses formasi CPNS Kementerian Agama. Menurutnya, Kemenag membuka 17.175 formasi CPNS. Jumlah ini adalah yang terbanyak di antara kementerian dan lembaga negara lainnya.

Rincian formasi itu sudah diumumkan Kemenag sejak 25 September 2018 dan dilakukan proses input. Hanya saja,  sebelum akses SSCN-nya dibuka, masih harus dilakukan proses verifikasi dan validasi bersama BKN.

"Besok, insya Allah sudah bisa diakses. Silahkan calon pendaftar  mempelajari dulu rincian yang sudah diumumkan Kemenag sebagai panduan dalam memilih formasi," jelasnya di Jakarta, Kamis (28/09).

"Tim kami terus berkoordinasi dengan BKN untuk validasi dan verifikasi," sambungnya.

M Nur Kholis menjelaskan, masa pendaftaran online CPNS dihitung sejak rincian formasi bisa diakses pada SSCN BKN. Sebab, Peraturan Pemerintah tentang seleksi CPNS hanya mengatur masa pendaftaran online selama 15 hari kalender.

"Jika formasi Kemenag bisa diakses pada SSCN BKN sejak 28 September,  maka masa pendaftaran akan berlangsung hingga 15 hari ke depannya, sampai 12 Oktober" jelasnya.

"Jadi, kesempatan pelamar untuk mendaftar tidak berkurang, tetap 15 hari kalender," lanjutnya.

Melalui proses verifikasi dan validasi yang cermat dan ketat sejak awal, M Nur Kholis berharap hal itu akan memudahkan proses selanjutnya dalam penerimaan CPNS Kemenag yang lebih transparan dan akuntabel. 

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa belum semua instansi bisa dijadikan pilihan pelamar CPNS. Sampai kemarin, dari total 76 K/L dan 525 Pemda yang membuka lowongan, baru 30% yang tersedia di portal sscn.bkn.go.id.

"Sesuai data back office SSCN, instansi yang sudah go live, bisa dipilih teman teman pada 12.40 WIB ada 224 instansi, terdiri 185 Pemda, 39 K/L, totalnya 224. Kalau kita bagi 601 itu 30% dari semua instansi yang membuka lowongan tahun ini," katanya dalam konferensi pers di Kantor BKN, Rabu (26/9)

Menurut Ridwan, tidak ada kewajiban bagi instansi untuk menyerahkan formasi lowongan CPNS maksimal tanggal 26 September. Kata dia, ada tenggat waktu hingga 10 Oktober.

"Kapan selesainya diserahkan ke masing masing instansi. Time frame secepat-cepatnya 26 September, selambat-selambatnya 10 Oktober 2018," tambahnya. (HumasKemenag)

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Hari kedua pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, ada 10 instansi yang menjadi sasaran terbanyak para pelamar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Humas Badan kepegawaian Negara (BKN), hingga pukul 17.07 tercatat ada 10.113 pelamar yang sudah selesai pilih instansi dan formasi dan 1.261 diantaranya sudah diverifikasi oleh instansi masing-masing.

Lima instansi paling banyak menerima lamaran adalah Kementerian Hukum dan HAM (5.312 pelamar), Kejaksaan Agung (926 pelamar), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (854 pelamar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (655 pelamar), serta Pemerintah Kota Bandung (509 pelamar). Selanjutnya, menyusul Kementerian Kesehatan (430 pelamar), Kementerian Sosial (417 pelamar), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 406 pelamar, Pemprov DKI Jakarta (393 pelamar), dan Mahkamah Agung (379 pelamar).

Kepala Biro Humas BKN M. Ridwan menambahkan, hingga Kamis (27/09) sore, pelamar sudah dapat melakukan registrasi ke 372 kementerian/lembaga/daerah, atau sejumlah 62 persen dari jumlah keseluruhan instansi yang membuka formasi.  Adapun input  data selama proses pendaftaran dilakukan secara bertahap sampai waktu penutupan pendaftaran yang telah ditentukan.

Dihubungi secara terpisah, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja mengimbau pelamar untuk mencermati pengisian data agar tidak terjadi kesalahan, karena data yang sudah masuk tidak bisa diperbaiki setelah mengklik kolom Akhiri dan Proses Pendaftaran.

"Tidak perlu buru-buru saat melakukan pendaftaran," ujarnya, Kamis (27/09).

Diingatkan juga agar para pelamar CPNS melengkapi syarat administrasi seperti ijazah, KTP, foto, Kartu Keluarga, dan syarat lain sesuai kebutuhan instansi tujuan. Setelah nantinya proses seleksi administrasi selesai, peserta akan menjalankan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).  Seperti tahun lalu, SKD juga dilaksanakan dengan Computer Assisted Test (CAT) untuk menekan kecurangan. Kelulusan juga menggunakan nilai ambang batas (passing grade). Nilai SKD memiliki bobot 40 persen.

Setiap peserta harus mengerjakan 100 soal yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. Dengan sistem modern  ini, dipastikan tidak lagi ada 'titipan'.

"Kalau ada oknum yang bisa memastikan lulus tahap ini, dipastikan itu penipuan. Harap lapor ke pihak yang berwenang," tegas Setiawan. (HumasMenpanRB)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018  secara nasional telah dimulai pada tanggal 26 September 2018 hingga 10 Oktober 2018 mendatang, melalui laman website sscn.bkn.go.id.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, ada 245 instansi negara yang membuka lowongan pendaftaran CPNS di hari pertama nanti. Dengan rincian, 200 berasal dari Pemda dan 45 berasal dari kementerian/lembaga (K/L).

"Data backoffice, instansi yang sudah bisa dipilih oleh teman-teman pelamar adalah 245 instansi. 200 Pemda dan 45 K/L. Dukcapil per hari ini ada 555.048 permintaan akses dari server. Itu sudah punya akun. Artinya sudah setengah juta orang yang sudah punya akun. Dan ini semua akan terus bertambah," kata Ridwan saat konferensi pers, Rabu (26/9) sore.

Kendati demikian, Ridwan mengatakan, ada banyak kementerian/lembaga dan Pemda yang belum membuka pendaftaran CPNS karena banyaknya proses, seperti revisi dan validasi, yang belum selesai sehingga lembaga tersebut belum bisa membuka pendaftaran.

Seiring dengan dibukanya proses pendaftaran seleksi CPNS untuk tahun 2018 tersebut, jumlah pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) mengalami lonjakan.

Berikut adalah syarat pembuatan SKCK, yang dilansir laman resmi Polresta Yogyakarta, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016:

SKCK dapat diajukan oleh setiap warga masyarakat, dengan mengisi daftar pertanyaan dan Kartu TIK. Melampirkan syarat:

(1). Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), (2). Fotokopi KK (Kartu Keluarga / C-1),  (3). Fotokopi Akta Kelahiran, (4). Kartu Sidik Jari. Jika belum mempunyai Kartu Sidik Jari maka bisa dibuat sebelumnya di Kepolisian Tingkat Resort, (5). Pas Foto berwarna ukuran 4×6 sebanyak 8 (delapan) lembar, latar belakang warna merah.

Setelah diadakan penelitian tentang jawaban dari pertanyaan dari lembar TIK, dan juga keabsahan dari surat lampiran tersebut dengan koordinasi instansi terkait barulah diterbitkan SKCK.

Jika yang mengeluarkan SKCK pada tingkat Kepolisian Resort maka dari Kepolisian sektor akan memberikan RCK (Rekomendasi Catatan Kriminal) untuk selanjutnya di bawa ke Kepolisian Resort untuk diterbitkan SKCK.

SKCK berlaku selama 6 (enam) bulan dan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau sudah tidak berlaku ataupun peruntukan lain maka masyarakat harus membuat lagi SKCK baru.

Biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016, biaya pembuatan SKCK adalah Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Sementara itu, terkait proses pembuatan SKCK, Polres Metro Jakarta Timur mempersiapkan ruangan tunggu khusus bagi masyarakat. (HumasMenpanRB)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku telah resmi dibuka pada Rabu 26 September 2018.

Menurut informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (KemPANRB), para pelamar CPNS tahun ini hanya bisa melakukan pendaftaran di situs resmi https://sscn.bkn.go.id dan tidak dilakukan melalui pos.

Sebelum melakukan pendaftaran CPNS 2018, para pelamar harus terlebih dahulu membuat akun atau melakukan registrasi di situs https://sscn.bkn.go.id.

Setelah itu, pelamar memilih formasi dan jabatan yang disediakan oleh Pemkab MTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

Seperti diketahui Kabupaten Maluku Tenggara Barat membuka 244 lowongan formasi. Untuk lebih detail tentang formasi yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat bisa ditanyakan ke kantor BKD setempat di Jl. Sifnana Eks KPKN, Saumlaki, Maluku Kabupaten Maluku Tenggara Barat .

Sebelum melakukan pendaftaran pastikan semua persyaratan harus terpenuhi. Sebab batas waktu unggah dokumen yang telah di-scan sebagai persyaratan administrasi atau penutupan pendaftaran pelamaran CPNS sampai 10 Oktober 2018 pukul 23.59 WIB.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan di https://sscn.bkn.go.id. Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi CPNS 2018, pelamar dapat mencetak kartu peserta ujian secara online mulai 17 Oktober 2018 sampai dengan 18 Oktober 2018.

Pelamar yang lolos administrasi kemudian harus melewati tahap seleksi tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) maupun Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

BKN telah menyiapkan 176 tempat tes yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Bila tak mengalami perubahan, jadwal pengumuman lolos tes CPNS 2018 akan dilakukan pada minggu keempat November. Pelamar yang lolos kemudian memasuki tahap pemberkasan pada Desember 2018. (AlbertBatlayeri)

JAKARTA, LELEMUKU.COM - The National Gallery of Indonesia is usually associated with such artists as Raden Saleh, Affandi and other icons of the nation's artistic history. This month it plays host to the works of asylum seekers and refugees in an exhibition entitled Berdiam/Bertandang, which means Stay/Visit.

With about 13,800 people identified as "persons of concern" by the U.N. High Commissioner for Human Rights (UNHCR) residing in Indonesia, the exhibit aims to raise awareness of their plight while they wait in an uncertain and increasingly prolonged "transit."

The exhibition is partly the culmination of a program called Art for Refuge, established by 16-year-old Indonesian high school student Katrina Wardhana, to teach art to children and young people at the Jakarta-based Roshan Learning Center for refugees.

"I felt art was like a really powerful tool where refugees in Indonesia can share their stories," she told VOA.

Many from Afghanistan

About half of the refugees in Indonesia are from Afghanistan. Mumtaz Khan Chopan, a professional artist who arrived in Indonesia in 2013 and whose paintings were part of Berdiam/Bertandang, said being an artist in Afghanistan holds extreme risks. There are few art institutions, he said, restricting opportunities to "go and practice and talk to likeminded people, artists."

"Most of the people in Afghanistan believe that art is not a valuable thing," he added. "Not only valuable, it's not even allowed … but this does not mean that Afghanistan doesn't have art."

Binam, a 17-year-old from Afghanistan whose name has been changed to protect his identity, came to Indonesia three years ago as an unaccompanied minor and lives in a shelter provided by the UNHCR. He learned photography as part of Art for Refuge and his work appeared in Berdiam/Bertandang.

"It's my first work, exhibition and it's a big exhibition," he said. "I feel proud."

Stuck in Indonesia

Indonesia has historically been a transit country for refugees seeking asylum in third countries, particularly Australia. While Indonesia is not a signatory to the 1951 Refugee Convention, it also does not deport asylum seekers and refugees back to potential danger. Jakarta's historical approach to refugees has been described by anthropologist Antje Missbach as a form of "benign neglect."

President Joko "Jokowi" Widodo in January 2017 signed a presidential decree that for the first time acknowledged the presence of a refugee community in Indonesia as distinct from "illegal immigrants" and gave directives to various government institutions regarding their respective responsibilities in managing humanitarian aid. They continue to be denied the right to work, however, and opportunities for formal education are limited.

Moreover, resettlement in third countries such as Australia, the United States and Canada are increasingly unavailable to refugees residing in Indonesia. As of late 2017, the UNHCR reportedly began telling the refugee community there that resettlement elsewhere was highly unlikely for at least 10 to 15 years, if ever.

"We have to live in shelter[s] because in here we can't work," Binam said. "And now there is no resettlement for the refugee from other countries."

According to UNHCR data, 269 out of almost 4,000 refugee children in Indonesia are enrolled in accredited national schools. The work of the Roshan Learning Center and other community-led education initiatives are therefore vital. Mitra Salima Suryono, a spokesperson for UNHCR Jakarta, told VOA that "by doing such activities, it's good because it keeps their hopes alive. What's more important is that friendship between Indonesians and the refugees are getting tighter with initiatives like this."

Building relationships

The main goal of Art for Refuge is boosting understanding about refugees in the broader community, said Wardhana, its founder.

"Having just found out about refugees only quite recently after my involvement at Roshan, I realized how unaware and un-talked-about the issue is here in Indonesia," she said.

Chris Bunjuman, a photographer who taught teenagers through the program, encouraged his students to attend a public festival in Jakarta and take photos of 40 people with mustaches as an assignment.

"Most of the time they always stay in the same community … they don't really interact with people around them because of the language barrier," he said. "Those assignments really pushed them, with their thinking … eventually they got out of their comfort zone."

Alia Swastika, the curator of Berdiam/Bertandang, said that "the problem in Indonesia is that when we discuss about refugees they always think, 'Oh, we have many other different problems that need to be solved and these are more related to Indonesian people themselves.'"

"People in Indonesia they are educated, of course they are very nice, but there is one thing they don't know much about refugee[s] … what they are doing here," said Chopan, the Afghan artist, who says he has found empowerment through the creative scene in Indonesia. "If I introduce myself to a person that I am a refugee, I get different reaction to if I say I am an artist." (VOA)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Berkenaan dengan penolakan Pemprov Papua dan MRP terkait perekrutan calon praja IPDN, dijawab oleh Rektor IPDN Ermaya Suradinata.

Ermaya menjelaskan sebenarnya dalam surat Gubernur Papua yang diketahui oleh MRP, ada sekitar 250 orang yang masuk kriteria Orang Asli Papua (OAP).

Dari jumlah tersebut tim menyeleksi lalu tersaring sesuai dengan formasi, sebanyak 91 orang yang selanjutnya sudah mengikuti tes TKD.

"Nilainya pun telah diturunkan, sehingga yang tadinya tidak lulus, panitia luluskan. Setelah diumumkan, selanjutnya ada pemberitahuan dari gubernur, MRP dan DPRP terkait hasil itu. Sehingga kami mengecek kembali dan ternyata ditemukan hanya dua orang, yang mana satu orang dia hadir tapi tidak ikut tes, sementara satunya mengikuti tes kesehatan namun tidak memenuhi syarat. Jadi bukan lima tapi dua," jelas Ermaya.

Selanjutnya, dalam pengecekan kembali secara keseluruhan berdasarkan surat gubernur, ada 11 orang non Papua yang dinyatakan lulus IPDN lewat jalur afirmasi. Hasil pengecekan dari 11 orang tersebut, seluruhnya merupakan orang asli Papua.

"Kita buktikan secara fisik karena orang tua bahkan kakek, neneknya masih ada dan orang asli Papua," terang dia.

Sementara menyinggung soal tidak adanya pemerataan dalam perekrutan, sambung dua, pihaknya mengaku tetap memperjuangkan namun berupaya agar SOP tidak dilanggar.

"Artinya, kami sangat menghormati perjuangan gubenur Papua terkait masalah ini. Makanya kami di pusat memberikan afirmasi. Jadi, tidak ada satupun yang kami langgar di luar surat gubernur karena 250 nama sudah kami akomodir."

"Kalau kenyataan di lapangan ada salah persepsi mari kita selesaikan bersama, karena kami ingin bangun Papua. Tentunya kita harap kedepan kejadian seperti ini tidak terulang kembali karena Papua juga merupakan bagian dari NKRI," serunya.

Ditempat terpisah, Majelis Rakyat Papua (MRP) siap menerima tim khusus yang ditugaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, terkait dengan hasil penerimaan Praja IPDN 2018.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib mengatakan dalam pertemuan dengan tim khusus nanti, pihaknya siap melaporkan apa saja yang selama ini menjadi kendala, sehingga harus membatalkan sekaligus menolak hasil IPDN 2018.

Dalam catatannya, ada tiga poin yang dikritisi. Pertama, tidak meratanya penerimaan IPDN di 29 kabupaten/kota. Bahkan hasil tes lebih dominan dari satu wilayah adat.  Kedua, ada nama-nama yang tidak ikut tes namun di loloskan, dan ketiga ada nama-nama yang ternyata bukan Orang Asli Papua (OAP).

"Atas dasar itulah, kami menolak hasil itu dan mengirim surat resmi," tutupnya. (DiskominfoPapua)

BRATISLAVA, LELEMUKU.COM - Slovak police have detained one or more persons suspected of the murder of investigative reporter Jan Kuciak and his fiancee Martina Kusnirova, several Slovak media outlets reported on Thursday, citing police sources.

The police said on its Facebook page it had detained persons suspected of violent crime and was carrying out home searches but did not say in which case. The police declined to comment further.

Media, including the websites of SME daily and Aktuality.sk, where Kuciak had worked, reported police were carrying out searches in the south of the country.

Kuciak, who had written about political corruption in Slovakia, was found shot dead along with his fiancee Martina Kusnirova at their home outside Bratislava in February. They were both 27.

The murder shocked the nation and stoked public anger over corruption, leading to the biggest street protests in the country since Communist rule ended in 1989.

The pressure forced the departure of long-serving prime minister Robert Fico and his interior minister Robert Kalinak as well as previous police chief Tibor Gaspar.

Kuciak had, among other things, investigated fraud cases involving businessmen with Slovak political ties. He had also looked into suspected mafia links of Italians with businesses in Slovakia. (VOA)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk mencegah emisi gas rumah kaca di bumi cenderawasih. Komitmen itu, diantaranya dengan membangun dan mempertahankan kerjasama dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri.

"Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Papua dan WWF-Indonesia kali ini memfasilitasi lokakarya untuk sosialisasi Komisi Daerah – Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (KOMDA-PIPB) sekaligus merumuskan isu strategis dan program kerjanya kali ini."

"Pembentukan KOMDA-PIPB Provinsi Papua ini sebagaimana Surat Keputusan No 188.4/69/2018, tertanggal 8 Februari 2018," terang Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Noak Kapisa, di Jayapura, kemarin.

Dijelaskan, Pemda Provinsi Papua sebenarnya sudah membentuk Papua Low Carbon Development Task Force (PLCD-TF), melalui SK Gubernur No.105/2010 yang terlibat secara aktif terhadap isu-isu perubahan iklim di bumi cenderawasih.

Dalam perkembangannya, untuk memperkuat posisi dan peran yang dilakukan sebelumnya oleh PLCD-TF, maka Pemerintah Provinsi Papua membentuk KOMDA-PIPB. Dimana, anggota KOMDA-PIPB Provinsi Papua terdiri dari mitra pembangunan, Akademisi, Pemerhati Lingkungan, perwakilan masyarakat sipil dan juga perwakilan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan provinsi Papua.

Masih dikatakan Noak Kapisa yang juga sebagai Ketua KOMDA-PIPB, keberadaan organisasi ini diharapkan dapat menjadi patner pemerintah yang mampu bekerjasama dengan SKPD teknis guna mempersiapkan data maupun informasi mengenai perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Kerjasama ini diperluas pada lima wilayah adat yang ada, sehingga diharapkan pembangunan rendah emisi khususnya dibidang ekonomi, dapat dilakukan dengan disesuaikan pada karasteristik budaya dan komoditi setempat.

"Bahkan mungkin kerjasama dilakukan baik ditingkat regional, nasional, international. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Komda PIPB terlibat secara aktif dalam pertemuan-pertemuan tahunan Governor Climate Forum yg terdiri dari 38 Gubernur yang berasal dari Brasil, Mexico, Peru, Argentina, Bolivia, Afrika, Amerika dan Afrika," terangnya.

Direktur Papua Program WWF-Indonesia, Benja V Mambai mengatakan WWF sebagai salah satu lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam KOMDA-PIPB, siap menunjukan konsistensi guna mendukung upaya konservasi di tingkat lokal maupun global karena terkait hajat hidup orang banyak. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe dipastikan melantik pasangan Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah (Mamteng) terpilih pada Senin (24/9), pekan depan, di Jayapura.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, di Jayapura, dalam satu kesempatan.

Kepada wartawan Sekda katakan, undangan pelantikan sudah disebar kepada pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah. Sementara pelantikan dipastikan bakal dilangsungkan, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

"Surat Keputusan (SK) pelantikan kedua kepala daerah sudah turun dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya kita segera mempersiapkan proses pelantikan secepatnya dan sudah diputuskan pada Senin pekan depan," terang dia.

Sementara disinggung soal pelantikan kepala daerah terpilih Kabupaten Mimika dan Paniai, Sekda memastikan masih akan dijadwalkan kembali. Sebab, proses gugatan baru saja selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk Kabupaten Mimika dan Paniai memang sudah ada putusan sengketa dari MK. Makanya, gubernur baru akan memproses berkas usulan pelantikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Namun itu pun setelah ada usulan dari Pemda Mimika dan Paniai," ucapnya.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Puncak terpilih yang akan dilantik, yakni Willem Wandik - Pelinus Balinal serta Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak. Keduanya, kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Sementara Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh 5 pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Mimika.

Dengan demikian, Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) sah sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten Mimika periode 2018-2023.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paniai dinyatakan menang melawan Hengky Kayame-Yekeskiel Teneuyo yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak menerima keputusan KPU Paniai yang menetapkan pasangan calon Meky Nawipa-Oktovianus Gobay sebagai pemenang Pilkada Papua 2018. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut potensi sagu dan kopi bumi cenderawasih masih sangat melimpah, namun butuh sumber daya manusia (SDM) memadai serta ahli untuk dapat mengembangkannya.

"Perlu diakui bahwa SDM kita memang rendah. Kita tidak mampu mengelola potensi yang ada karena tak memiliki orang-orang yang punya keahlian dibidang ini."

"Makanya, dalam mewujudkan pengembangan sagu dan kopi ini, perlu didukung kualitas sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi maupun potensi yang ada, dapat berjalan sesuai harapan," terang Gubernur Papua Lukas Enembe, usai menerima kunjungan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Senin (24/9), di ruang kerjanya.

Dikatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengembangan sagu dan kopi, untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Hanya saja, untuk pengembangannya dibutuhkan tenaga pemikir.

Dengan demikian, dia berharap potensi kopi dan sagu yang ada di Papua, mampu mensejahterahkan masyarakat. "Sebab sagu juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat Papua."

Sekda Papua Hery Dosinaen, menilai kunjungan dewan ketahanan nasional ke Papua untuk melihat potensi potensi alam yang ada.

Potensi itu kemudian diharapkan dapat dikembangkan untuk menjadi ketahanan pangan bagi masyarakat Papua secara khusus, dan masyarakat indonesia secara umum.

"Makanya, kita harapkan agar kopi dan sagu Papua bisa menjadi perhatian dari Wantanas untuk dapat dikembangkan," terang Hery.

Dia berharap, agar kopi dan sagu dapat didorong oleh pemda kabupaten dan kota serta organisasi perangkat daerah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.

"Saat ini ada kunjungan kementerian terkait serta para pengusaha. Kita harap kehadiran mereka lewat Wantanas dapat mempresentasikan apa yang telah dilakukan untuk selanjutnya bisa dikembangkan di Papua," pungkasnya. (Diskominfo Papua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Puncak  Willem Wandik - Pelinus Balinal dan Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak - Yonas Kenelak, secara resmi dilantik Gubernur Papua Lukas Enembe, di Gedung Sasana Krida Dok II Jayapura, Senin (24/9).

Pelantikan kepala daerah periode 2018-2023 ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-5955 dan 132.91-5956 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Puncak serta Keputusan Mendagri Nomor 131.91-6054 dan 132.91-6055 Tahun 2018 tentang pengangkatan Bupati-Wakil Bupati Mamberamo Tengah.

Usai melantik dua pasangan petahana ini, Lukas mengimbu pimpinan daerah setempat wajib menjamin kesejahteraan orang asli Papua (OAP), melalui percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun perekonomian rakyat.

"Yang pasti Bupati Puncak dan Mamberamo Tengah harus menjadi pemimpin yang membuat rakyat bisa hidup damai, aman, kesehatan dan pendidikannya baik,. Termasuk akses infrastrukturnya pun wajib bagus serta pelaksanaan pembangunannya harus berjalan maksimal," terang dia Lukas, disela-sela pelantikan tersebut.

Dia berharap dua pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik itu, wajib memperhitungkan kondisi masyarakat dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, di mana secara keseluruhan mesti diprioritaskan pada kesejahteraan rakyat.

"Karena jabatan itu aman yang diberikan sehingga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan diwujudnyatakan. Diantaranya melalui kerja nyata, apalagi yang sudah terpilih dua kali sehingga ini menjadi periode keduanya."

"Pun demikian, saya percaya bupati dan wakil bupati yang baru dilantik akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," serunya.

Ditambahkan Lukas, penyelenggaraan pesta demokrasi 27 Juli 2018 di Kabupaten Puncak dan Mamberamo Tengah telah dilaksanakan dengan berbagai dinamika, sehingga menghasilkan kepala daerah yang menjadi bagian dari sejarah.

"Untuk itu, sekali lagi saya harap agar kepala daerah yang dilantik bisa fokus untuk memikirkan kesejahteraan rakyat. Sehingga tujuan dari pembangunan yang diharapkan pemerintah, bisa tepat sasaran," tutup dia. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Puncak, Provinsi Papua  Willem Wandik berkeinginan kuat mendorong kerja sama penjualan hasil bumi daerahnya kepada PT. Freeport Indonesia (PTFI).

"Makanya, saya dalam waktu dekat akan bertemu PTFI. Dari pertemuan ini diharapkan bisa membahas terkait kerjasama hasil bumi berupa sayur-mayur dari Puncak."

"Apalagi dalam waktu dekat kita akan resmikan pesawat yang khusus untuk mengangkut hasil bumi berupa sayur sayuran bagi Freeport. Sayur itu diantaranya, sayur kol maupun kentang. Yang pasti kita ingin Freeport bisa menerima hasil bumi dari daerah kami," aku Willem kemarin.

Menurut dia, kebijakan ini akan menjadi salah satu program 100 hari kerjanya, pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Periode 2018 - 2023,.

Program ini pun telah disiapkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Puncak 2018 – 2023.

"Intinya kita ingin ada peningkatan ekonomi kerakyatan. Termasuk bagaimana mengawal pelaksanaan pilpres dan pileg 2019 supaya dapat berjalan aman dan lancar," serunya.

Sementara menyinggung Kabupaten Puncak sebagai daerah yang cukup rawan konflik saat terjadi pemilihan umum, baik itu Pilkada, pemilihan legislatif dan juga pilpres, pihaknya berkeinginan kuat untuk menghilangkan stigma seperti itu.

"Oleh karenanya, kami selaku Bupati akan mensosialisasikan sejak awal mulai tingkat distrik hingga ke kampung kampung agar semua pihak bisa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing," ucap dia.

Sementara di bidang infrastruktur, tambah Willem, pihaknya akan mendorong pembangunan trans Papua Jayapura - Wamena - Intan Jaya - Paniai  yang melewati Ilaga,Puncak. "Kita juga akan melakukan peningkatan jalan di dalam kota Ilaga," tutupnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan kepada semua pihak agar dalam melaksanakan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, dipersiapkan secara baik dan maksimal.

Oleh karenanya, Gubernur menekankan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Papua, agar dapat memprogramkan kegitannya guna mendukung pelaksanaan PON, terutama kepada bagaimana membantu pembangunan venue olahraga di lima klaster.

"Sehingga nanti kita tidak bikin kegiatan yang tidak jelas. Artinya, semua mesti difokuskan untuk mendukung PON 2020. Sebab ini agenda nasional dan PON di Papua ini menyangkut harkat dan martabat kami orang Papua."

"Sehingga kita sekali lagi berharap supaya penyelanggaran PON di Papua, harus sukses semuanya," serunya.

Sementara untuk mempercepat proses pembangunan venus olahraga yang akan dipakai pada PON XX tahun 2020 mendatang, Gubernur Papua bakal memangil lima Kepala Daerah dari 5 klaster yang akan menjadi tuan rumah pada PON 2020.

Kelima kepala daerah tersebut, yakni Bupati Merauke, Mimika, Biak, Jayawijaya, Jayapura dan Kota Jayapura.

"Saya akan panggil kelima kepala daerah ini. Dalam pertemuan kita akan bahas bersama dan mengecek persiapan mereka, di wilayahnya masing-masing untuk pembangunan venue PON," terang dia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe yang baru saja dilantik Presiden Jokowi segera melakukan pencanangan hitung mundur (Couunting Down) hari pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX Tahun 2020.

Dalam kegiatan itu, Gubernur meminta semua pihak untuk fokus menyelesaikan persiapan pelaksanaan PON.

"Semua SKPD harus bicara PON. Jangan ada pekerjaan lain sebab kita mesti selesaikan persiapan PON secara baik," ujarnya. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jayapura mengagendakan pemasangan 100 CCTV pada 2019 mendatang, guna mendukung konsep penerapan kota pintar atau smart city.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, sebanyak 100 CCTV itu akan diintegrasikan dengan ruang comand center milik kepolisian setempat. Keberadaan CCTV ini diharapkan bisa mendukung penerapan kota pintar di Kota Jayapura.

"Sebab perangkat CCTV ini memang salah satu pendukung smart city. Namun yang pasti harus terwujud pada tahun depan," terang dia di Jayapura, baru-baru ini.

Sementara ditanya soal titik-titik pemasangan CCTV, sambung dia, akan diprioritaskan untuk memantau daerah yang memiliki kali dengan tujuan menjaga kebersihan. Termasuk wilayah perkampungan dan perbatasan yang menjadi pintu masuk orang dan barang dari luar negeri.

"Yang pasti terkait titik pemasangan ini sudah ada survei kami dengan pihak kepolisian maupun dinas lingkungan hidup maupun semua stake holder terkait. Tentunya akan disinergikan dengan CCTV yang ada," kata dia.

Sementara ditanya mengenai dukungan jaringan internet untuk pengoperasian CCTV, tambah Binton, pada bulan ini telah dilakukan pemetaan jaringan dengan tiga variabel. Dimana tiga variabel ini bakal menjadi opsi untuk penerapannya.

"Opsi pertama di lingkungan Kota Jayapura kita pakai fiber optik yang seperti indihome. Kemudian yang kedua, pakai jaringan yang sudah dilalui fiber optik dengan jaringan telkom (indihome,red)".

"Sementara opsi ketiga untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan indihome dan fiber optik seperti di Muara Tami, akan digunakan radio wireless. Sebab di Muara Tami kan masih pakai radio hub milik telkom namun belum terlalu kuat. Tapi kalau sudah wireless, signalnya akan makin kuat dan bisa digunakan masyarakat setempat juga," tutupnya. (DisominfoPapua)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM -  Aktivitas gempa bumi dengan mangnitudo 5.5 skala richter (SR) mengguncang Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku pada Kamis (27/9).

Gempa yang terjadi pada pukul 14:29 WIT berada pada koordinat 7.01 lintang selatan (LS) dan 131.33 bujur timur (BT) atau berlokasi Tepat di perairan Kecamatan Wuarlabobar, 46 km arah Barat Kota Lara atau 107 km Utara Kota Saumlaki.

Guncangan gempa ini sempat dirasakan oleh warga di Kota Saumlaki, Amos melalui facebooknya menyatakan gempa tersebut dirasakan saat dirinya sedang memperbaiki kendaraanya.

"Saya merasakan gempa tapi, goyangannya kecil," ujar dia.

Meski mencapai 5.5 SR, Badan Metorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maluku menyatakan gempa dengan kedalaman 106 km ini tidak berpotensi tsunami baik di Wuarlabobar, maupun Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (Albert Batlayeri)

GORONTALO, LELEMUKU.COM - Tantangan yang dihadapi TNI AD ke depan semakin kompleks, seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan negara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)  Jenderal TNI Mulyono dihadapan para prajurit Kodam XIII/Merdeka pada pengarahannya di Gorontalo, Rabu (12/9) Jenderal TNI Mulyono  menekankan kepada para  prajuritnya untuk selalu meningkatkan profesionalisme prajurit.

"Jangan pernah berhenti menempa diri menjadi prajurit-prajurit profesional yang jago perang, jago tembak, jago beladiri, serta memiliki fisik yang prima", tegas Kasad.

Disampaikannya, Komandan satuan (Dansat)  harus serius dan konsisten dalam menjabarkan visi ini dengan menyusun program latihan yang efektif dan melibatkan seluruh anggotanya.

"Manfaatkan secara maksimal fasilitas latihan yang ada dan berdayakan pelatih-pelatih terbaik yang ada di jajaran Kodam XIII/Merdeka untuk mendapatkan hasil latihan yang maksimal. Pedomani prosedur dalam latihan guna menghindari kecelakaan yang menyebabkan kerugian personel dan materiil satuan," imbuh Kasad.

Selain menekankan kemampuan dan profesionalitas prajuritnya, Kasad juga menekankan untuk menjaga soliditas antara TNI, Polri, Pemda dan seluruh komponen masyarakat.

" Tingkatkan sinergi antara TNI, Polri dan Pemda guna menjamin stabilitas keamanan di wilayah Gorontalo, terutama menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 mendatang," tegasnya.

Dalam pengarahannya Kasad mengapresiasi para Babinsa yang telah melaksanakan tugasnya melebihi  panggilan tugas. Telah banyak Babinsa yang memberikan kontribusi nyata yang positif terhadap permasalahan masyarakat maupun Babinsa yang berprestasi atas dedikasinya dalam menjalankan tugasnya.

Kasad juga berharap kepada kepada seluruh prajuritnya untuk  menjalin komunikasi yang erat dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan segenap komponen bangsa di daerah guna memelihara toleransi dan menciptakan suasana yang kondusif di wilayah tanggung jawab satuan. (Pendam16)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua mengimbau para siswa dan siswi di bumi cenderawasih untuk bersiap-siap mengikuti program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) tahun 2019 mendatang.

Menurut Kepala Disdik Papua, Elias Wonda, program ADEM dan ADIK akan tetap dilanjutkan pada tahun depan. Dengan demikian, dia mengharapkan para siswa dan siswi bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi yang akan digelar tahun depan.

"Yang pasti, pelaksanaan program afirmasi baik ADEM dan ADIK akan terus dilakukan di Papua. Intinya program ini tidak akan pernah berhenti," jelas dia kepada wartawan, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (26/9).

Dia katakan, untuk tahun ini terdapat kuota sebanyak 500 orang putra dan putri asli Papua yang masuk dalam program ADEM maupun ADIK.

Untuk kuota Adik 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) sebanyak 100 orang, sementara Adem sebanyak 400 orang. Program Adik dan Adem akan tersebar di 39 Perguruan Tinggi Negeri dan sekolah menengah terbaik yang ada di seluruh Indonesia.

"Menariknya, kali ini kita berikan kuota tambahan 100 orang yang bisa diisi oleh orang asli Papua (OAP) dan juga non Papua namun syaratnya mereka yang lahir dan besar di provinsi ini," kata dia

Dia tambahkan, saat ini program ADEM dan ADIK merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak Papua dan Papua Barat.

Dimana nanti, peserta yang telah lulus seleksi dan telah selesai mengikuti tahap pembekalan bakal dikirim ke sejumlah Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan di pulau Jawa. (DiskominfoPapua)

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mendorong salah satu perusahaan ternama PT. Kapal Api, untuk dapat membuka industri perkebunan kopi di Kabupaten Keerom.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Doni Monardo, pihaknya segera mengirim tim ke Kabupaten Keerom, guna melakukan penelitian dan penjajakan.

"Hasil dari penelitian dan penjajakan ini diharapkan bisa menarik minat PT. Kapal Api. Namun saya katakan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada kerjasama dengan seluruh komponen."

"Supaya rencana program kerja yang telah ditetapkan ini bisa membantu meningkatkan perekonomian Provinsi Papua lewat industri perkebunan kopi," kata Doni Monardo, disela-sela pertemuan Wantanas dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota serta pelaku usaha, di Jayapura, Senin (24/9).

Menurutnya, dari informasi yang masuk ke lembaganya, ada banyak terdapat sisa-sisa pengolahan kopi sepeninggal Pemerintah Hindia-Belanda di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Dia berharap tempat pengolahan itu dapat dikelola dan dikembangkan lebih baik lagi untuk menunjang hasil kopi petani setempat.

"Sebab salah satu kopi Papua jenis Tipiki saja saat ini sudah menjadi yang termahal di Indonesia. Dimana untuk saat ini dijual seharga Rp5.3 juta per kilo. Kopi jenis ini berasalah dari Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua."

"Harapannya dengan kesepakatan kerjasama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kepala suku, ondoafi dan pihak lainnya di Papua, produksi kopi di Indonesia makin banyak. Sebab lahan di Papua sangat memungkinkan untuk dikembangkan," tuturnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan berharap kehadiran Wantanas dapat memberikan angin segar untuk peningkatan produksi kopi di negeri ini.

"Sebab dalam kunjungan ini ada dari elemen kementerian terkait juga pengusaha. Sehingga diharapkan ada hasil dan aksi dari pertemuan ini," harapnya. (DiskominfoPapua)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (RI), Dr. Suhariyanto melalui Kepala BPS MTB, Barbalina Ch. Masela, SE menghimbau kepada seluruh pegawai BPS agar di tengah tahun politik saat ini supaya tetap tenang, luruskan niat, pertahankan independen dan perkuat pijakan terhadap basis statistik.

"Di tengah pusaran politik akhir-akhir ini, data BPS menjadi semakin sentral. Berbagai polemik, pro dan kontra bisa timbul dari data yang BPS hasilkan. Untuk itu kuasai konsep definisi, metodologi dan interpretasi serta tunjukan kepada semua bahwa kita adalah statistisi yang professional, memiliki integritas tinggi dan amanah," kata dia melalui sambutan pada apel peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2018, dengan Tema "Dengan Data Tingkatkan Prestasi Bangsa", pada Rabu (26/9).

Suhariyanto membeberkan beberapa data statistik yang BPS hasilkan mungkin masih belum sempurna, baik dari desain sampling maupun non sampling, tetapi BPS harus tetap jujur dalam bekerja dan terus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas data tersebut.

"Saya yakin dengan terus bekerja keras dan cedas, upaya kita pasti akan membuahkan hasil dan prestasi yang membanggakan, bukan hanya untuk BPS tetapi juga untuk bangsa Indonsesia," bebernya.

Suhariyanto pun mengungkapkan upaya BPS dalam membangun perstatistikan Indonesia dimana BPS saat ini mulai menyusun Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) Tahun 2020 hingga 2024 yang mana akan bekerjasama dengan stakeholders terkait.

Strategi Nasional tersebut merupakan inisiatif Indonesia untuk membangun kapasitas statistik Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat koordinasi atau komunikasi lintas (K/L), Instansi dan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai penyedia data statistik sektoral serta melakukan penjaminan kualitas data.

"Hari Senin, 24 September 2018, kita telah menggelar Kick Off Meeting dan Workshop Penyusunan SNPSI, semoga jika kita sudah bisa memiliki SNPSI yang firm, sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien dapat segera termujud," ungkap dia. (Laura Sobuber)